mindo' s blog

soeharto

2008-06-05T03:58:00.000-07:00

Setelah mengalahkan rekor berkuasa Presiden Seumur Hidup Soekarno, akhirnya Soeharto pun tiba pada ajalnya. Mengingat perbuatan Soeharto semasa hidupnya akhirnya diputuskan bahwa dia harus masuk neraka. Namun mengingat sejumlah kebaikan dan hal meringankan Soeharto selama hidupnya, seperti membunuhi musuhnya dengan tersenyum, memiskinkan rakyat dan negerinya dengan dalih pembangunan hingga aksi konkret memimpin gerakan negara miskin, penjaga neraka menyilakan Soeharto memilih sendiri jenis siksaan yang harus dijalaninya.

Oleh penjaga neraka ia diajak masuk sebuah bilik. Di tempat itu para penyiksa tampak sedang mengasah pedang dan membakar tusukan besi hingga membara. Soeharto yang bergidik mellihat orang ditusuki dan disundut besi panas menyatakan, ‘‘Saya mau lihat tempat yang lain."

Soeharto lantas masuk ke sebuah bangsal luas. Tampak sejumlah penyiksa menancapkan kait pancing ke sejumlah bagian tubuh seseorang. Ada yang di siku, ada yang di perut, ada yang didada, pantat, paha dan sebagainya. Mata pancing itu kemudian digunakan untuk mengerakkan tubuh para pendosa di bangsal itu untuk digantung selama berjam-jam. Bila otot yang jadi tempat kait jebol mereka akan jatuh ke tanah. Para penjaga akan kembali
menancapi tubuh-tubuh itu untuk kemudian digantung kembali. Begitu seterusnya.

Rupanya Soeharto tak tahan dengan pemandangan itu. "Saya ingin melihat yang lain"’ ujarnya.

Begitulah. Dari bilik ke bilik, bangsal ke bangsal, Soeharto terus memilih. Hampir semua wilayah neraka telah dijelajahinyn. Tiba-tiba ia berhenti di sebuah empang yang dipenuhi dengan berbagai jenis tinja, mulai dari tinja manusia hingga kotoran babi. Rupanya Soeharto tertarik menyaksikan para terhukum yang hanya berendam sebatas bahu

"Ah, ini sih enteng. Kalau cuma begiru saja, gue juga betah disiksa selamanya," ucap Soaharto.

Maka ia lalu digiring nyebur ke empang dan ikut berendam sebatas bahu."

Baru semenit Soharto berendam, tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga dan disambung teriakan penjaga neraka yang berdiri di pinggir empang, "Yaa..., waktu istirahat sudah habis. Sekarang saatnnya untuk kembali menyelam!"

Di neraka ada paya-paya berisi kotoran manusia yang amat luas. Para pembohong, penjahat, pemerkosa dan lainnya dihukum di situ. Kian berat tingkat kejahatan yang pernah dilakukan seseorang selama hidupnya kian dalam ia terbenam dalam paya-paya itu.

Di sebuah kerumunan di paya-paya berkumpulah sejumlah orang ternama. Ada Hitler, Mobutu Sese Seko, Igor Mengele, Idi Amin, Pol Pot, Marcos dan Soeharto. Hampir semuanya terbenam sebatas mulut dalam paya-paya menjijikkan itu. Mereka kepayahan di sengat panas dan bau yang bikin perut mual. Hanya Soeharto yang berdiri di atas pinggangnya, sambil tersenyum-senyum.

Semuanya memandang Soeharto dengan cemburu. Rupanya akhirnya mereka tak tahan juga melihat Soeharto yang nasibnya lebih baik.

"Engkau pemusnah manusia terbesar setelah Hitler masa hukumanmu ringan. Aku cuma membunuh setengah juta orang Kamboja dibenamkan hingga mulutku susah bernafas. Engkau yang memusnahkan dua juta rakyatmu sendiri pada 1965 cuma dihukum sepinggang," teriak Pol Pot.

"Iya, korupsimu kan lebih banyak dari yang aku lakukan," tambah Marcos.

"Kamu menindas rakyatmu lebih lama ketimbang yang aku lakukan selagi aku hidup," sahut Mobutu.

Rupanya perselisihan di antara penghuni neraka itu disaksikan oleh penjaga neraka dari kejauhan. "Sudahlah kalian sesama penjahat jangan ribut. Apa kalian tak tahu kalau Soeharto yang kalian cemburui itu sebetulnya berdiri di atas pundak istrinya, Bu Tien."
diambil dari
http://www.geocities.com/CapitolHill/senate/9577/neraka2.html

tools sms gratis lewat internet

2008-06-05T02:30:00.000-07:00

tools sms gratis lewat internet

mau sms gratis lewat internet gampang bagi kamu yang kere kere

kayak saya kamu bisa sms gratisan disini sepuasnya sampe bosan

tanpa daftar

namanya adalh TT massanger hanya memiliki 3.83 MB

baguskan lgian gampang instalnya

ini dia linknya

http://www.download.com/SMS-Tools/3150-10440_4-0.html

liat disana TT massanger and klik download nah tinggal nunggu downloadnya dan install gampang kan

antivirus free download

2008-06-05T01:33:00.000-07:00

kaspersky antivirus adalah salah satu antivirus terbaik diantara
semua antivirus yang telah diciptakan
kaspersky mempunyai kekuatan deteksi yang sangat kuat
terhadap virus ,trojan maupun worm download dengan link ini
http://www.gold-software.com/KasperskyAnti-VirusPersonalPro-file2453.html

tambahkan widget mu

2008-06-04T02:17:00.000-07:00

tambahkan widget mu
bagi kamu kamu web master dan blogger sejati
tingkan kan traffic pengunjung mu dan widget widget mantap
nih link nya kamu bisa masukkan apa aja
game , traffic guest dlllll
http://www.widgetbox.com

Pendekar Wanita dari Tanah Bata

2008-06-03T06:36:00.000-07:00

Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pendekar wanita, Butet. Sebelum lulus dari Pandapotan silat, ia harus menempuh ujian. Agar bisa berkonsentrasi, dia memutuskan untuk menyepi ke gunung dan berlatih. Saat di perjalanan, Butet merasa lapar sehingga memutuskan untuk mampir di Pasaribu setempat.

Beberapa pemuda tanggung yang lagi nonton sabung ayam sambil Toruan, langsung Hutasoit-soit melihat Butet yang seksi dan gayanya yang Hotma itu. Tapi Butet tidak peduli, dia jalan Sitorus memasuki rumah makan tanpa menanggapi, meskipun sebagai perempuan yang ramah tapi ia tak gampang Hutagaol dengan sembarang orang.

Naibaho ikan gurame yang dibakar dengan Batubara membuatnya semakin berselera. Apalagi diberi sambal terasi dan Nababan yang hijau segar. Setelah mengisi perut, Butet melanjutkan perjalanan.

Ternyata jalan kesana berbukit-bukit. Kadang Nainggolan, kadang Manurung. Di tepi jalan dilihatnya banyak Pohan. Kebanyakan Pohan Tanjung. Beberapa di antaranya ada yang Simatupang diterjang badai semalam.

Begitu sampai di atas gunung, Butet berujar, “Wow, Siregar sekali hawanya.” Berbeda dengan kampungnya yang Panggabean.
Hembusan Perangin-angin pun sepoi-sepoi menyejukkan, sambil diiringi Riama musik dari mulutnya. Sejauh Simarmata memandang, warna hijau semuanya. Tidak ada tanah yang Girsang, semuanya Singarimbun. Tampak di seberang, lautan dan ikan Lumban-lumban.

Terbawa suasana, mulanya Butet ingin berenang. Tetapi yang ditemukannya hanyalah bekas kolam ikan yang akan di-Hutauruk dengan Tambunan tanah. Akhirnya, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di pinggir hutan saja, yang suasananya asri, meskipun nggak ada Tiur melambai kayak di pantai.

Sedang asyik-asyiknya menikmati keindahan alam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seekor ular yang sangat besar. “Sinaga!” teriaknya ketakutan sambil lari Sitanggang-langgang. Celakanya, dia malah terpeleset dari Tobing sehingga bibirnya Sihombing.
Karuan Butet menangis Marpaung-paung lantaran kesakitan. Tetapi dia lantas ingat, bahwa sebagai pendekar pantang untuk menangis. Dia harus Togar.

Maka, dengan menguat-nguatkan diri, dia pergi ke tabib setempat untuk melakukan pengobatan.
Tabib tergopoh-gopoh Simangunsong di pintu untuk menolongnya. Tabib bilang, bibirnya harus di-Panjaitan. “Hm, biayanya Pangaribuan,” kata sang tabib setelah memeriksa sejenak.

“Itu terlalu mahal. Bagaimana kalau Napitupulu saja?” tawar si Butet.

“Napitupulu terlalu murah. Pandapotan saya kan kecil”.

“Jangan begitulah. Masa’ tidak Siahaan melihat bibir saya begini?” Apa saya mesti Sihotang, bayar belakangan? Nggak mau kan?”

“Baiklah, tapi pakai jarum yang Sitompul saja,” sahut sang mantri agak kesal.

“Cepatlah! Aku sudah hampir Munthe. Saragih sedikit tidak apa-apalah.”

Malamnya, ketika sedang asyik-asyiknya berlatih sambil makan kue Lubis kegemarannya, sayup-sayup dia mendengar lolongan Rajagukguk. Dia Bonar-Bonar ketakutan. Apalagi ketika mendengar suara di semak-semak dan tiba-tiba berbunyi “Poltak!” keras sekali.

“Ada Situmorang?” tanya Butet sambil memegang tongkat seperti stik Gultom erat-erat untuk menghadapi Sagala kemungkinan. Terdengar suara pelan, “Situmeangggg”.

“Sialan, cuma kucing,” desahnya lega. Padahal dia sudah sempat berpikir yang Silaen-laen.

Selesai berlatih, Butet pun istirahat. Terkenang dia akan kisah orang tentang Hutabarat di bawah Tobing pada jaman dulu dimana ada Simamora, gajah Purba yang berbulu lebat.

Keesokan harinya, Butet kembali ke Pandapotan. Di depan ruang ujian dia membaca tulisan: “Harahap tenang! Ada ujian.”

“Wah telat, emang udah jam Silaban sih”. Maka Siboro-boro dia masuk ke ruangan sambil menyanyi-nyanyi. Di-Tigorlah dia sama gurunya, ”Butet, kau jangan Siringo-ringo ribut! Bikin kacau konsentrasi temanmu.”

Butet dengan tanpa Malau-Malau langsung Sijabat tangan gurunnya, “Nggak Pakpahan guru? Sekali-sekali.”

Akhirnya, luluslah Butet dan menjadi orang yang disegani karena mengikuti wejangan guru Pandapotan-nya untuk selalu “Simanjuntak gentar, Sinambela yang benar!” []

Dikutip dari http://emonkumis.multiply.com/ Mohon maaf dan izin kepada penulis “cerpen plesetan marga & nama Batak” ini, BatakNews sengaja mengganti judulnya. Tapi isinya sama sekali nggak diubah kok. Terima kasih banyak, cerita anda akan menghibur banyak orang yang lagi stress.

kesaksian terhadap yesus

2008-06-03T06:26:00.000-07:00

taken from : [email]elia-stories@yahoogroups.com[/email]
(subscribe : [EMAIL=elia-stories-subscribe@yahoogroups.com]elia-stories-subscribe@yahoogroups.com[/EMAIL])

"Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya." Yohanes 5:21

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan bersaksi tentang peristiwa kematian dan kehidupan yang saya alami pada tanggal 15 Desember 1999. Peristiwa ini juga merupakan suatu tragedi bagi yayasan Doulos, Jakarta dimana STT Doulos ada di dalamnya dan saya adalah mahasiswa yang tinggal di asrama. Sebelum penyerangan dan pembakaran Yayasan Doulos tanggal 15 Desember itu, beberapa kali saya mendapat mimpi-mimpi sebagai berikut:

Minggu, 12 Desember 1999, saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan malaikat, saya terkejut dan bangun lalu berdoa selesai saya tidur kembali.

1.. Senin, 13 Desember 1999, saya bermimpi lagi, dengan mimpi yang sama.

2.. Selasa, 14 Desember 1999, dalam mimpi saya bertemu dengan seorang pendeta pada suatu ibadah KKR, isi khotbah yang disampaikan mengenai akhir zaman, adanya penganiayaan dan pembantaian.

3.. Rabu, 15 Desember 1999, kurang lebih pukul 08.00 pagi, saya mendapatkan huruf "M" dengan darah di bawah kulit pada telapak tangan kanan saya. Dalam kebingungan dan sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah saya akan mati? Saya bertanya kepada teman-teman dan pendapat mereka adalah bahwa kita akan memasuki millennium yang baru. Walaupun pendapat mereka demikian saya tetap merasa tidak tenang serta gelisah karena dalam pikiran saya huruf "M" adalah mati, bahwa saya akan mengalami kematian. Saya hanya bisa berdoa dan membuka Alkitab. Sekitar pukul 15.00 saya membaca firman Tuhan dari Kitab Yeremia 33:3 "Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab Engkau." Dan pada pukul 18.00, tanda huruf "M" di telapak tangan saya sudah hilang.

#Kampus dan Asrama Mahasiswa Doulos Diserang#

Pada malam hari tanggal 15 Desember 1999. kegiatan berlangsung biasa di dalam asrama kampus STT Doulos. Sebagian mahasiswa ada sedang belajar, yang lain memasak di dapur dan ada pula yang sedang berdiam. Saya sendiri sedang berbaring di kamar. Kurang lebih jam 21.00 malam itu, saya dibangunkan oleh seorang teman sambil berteriak: "Domi, bangun, kita diserang!" Saya langsung bangun dalam keadaan panic, saya langsung berlari ke halaman kampus dan melihat sebagian kampus kami yang telah terbakar. Saat itu saya berkata kepada Tuhan: "Tuhan, saya mau lari kemana? Tuhan, kalau saya lari lewat pintu gerbang depan pasti saya dibacok."

Sementara pikiran saya bertambah kalut ketika teringat akan tanda huruf "M" yang diberikan pada tangan saya. "Tuhan, apakah saya akan mati?" Saya menoleh ke belakang, ada beberapa teman sekamar yang lari menyelamatkan diri masing-masing.

Di belakang kampus kami dikelilingi pagar kawat duri setinggi 2 meter, saya tidak bisa melompat keluar dengan cara mengangkat kawat itu. Dengan tangan sedikit terluka akhirnya saya pun dapat keluar.

Kami sudah berada di luar pagar dengan keadaan takut dan gemetar karena di sana terdapat massa atau orang banyak yang tidak dikenal, mereka membawa golok, pentungan, batu dan botol berisi bensin atau Molotov. Kemudian kami berpisah dengan teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka.

Saya lari menuju kos kakak tingkat semester 10, yang letaknya tidak jauh dari kampus. Sementara saya berlari, saya tetap berdoa kepada Tuhan: "Tuhan berkati saya, ampuni dosa dan kesalahan saya." Setiba di rumah kos itu, saya mengetuk pintu sebanyak 2 kali tetapi tidak ada yang membukakan pintu.

Ternyata di belakang saya ada 4 teman mahasiswi yang juga lari mengikuti dari belakang. Mereka memanggil saya: "Domi, ikut ke rumah kami" tetapi saya berkata kepada mereka, "biar saya bersembunyi di sini." Masih berada di depan rumah kos tersebut, saya berdoa lagi "Oh.. Tuhan, apakah malam ini saya akan mati? Ampuni dosa dan kesalahan saya."

#Ditangkap oleh Massa#

Saya mengetuk pintu lagi, tetapi tidak ada orang yang menjawab, saya berdoa kembali: "Tuhan.. ini hari terakhir untuk saya hidup." Terdengar suara massa yang semakin mendekat kepada saya. Mereka berkata: "Itu mahasiswa Doulos, tangkap dia!" Ada juga yang berteriak: "Bantai dia, tembak!"
Seketika itu saya ditangkap dan saya hanya bisa berserah kepada Tuhan sambil berkata: "Tuhan saya sudah di tangan mereka, saya tidak bisa lari lagi."

Kemudian tangan saya diikat ke belakang dan mata saya ditutup dengan kain putih. Saya tetap berdoa dalam keadaan takut dan gemetar: "Tuhan ampuni dosa saya, pada saat ini Engkau pasti di samping saya." Tiba-tiba ada suara terdengar oleh saya entah dari mana, yang berkata: "Jangan takut, Aku menyertai engkau, Akulah Tuhan Allahmu." Setelah mendengar suara itu, rasa ketakutan dan kegentaran hilang, karena saya sudah pasrahkan kepada Tuhan.

#Penganiayaan dan Kematian#

Mereka membawa saya ke tempat yang gelap, saya dipukuli dan ditendang. Saya dihadapkan dengan massa uang jumlah orangnya lebih banyak, saat itu mereka ragu, apakah saya mahasiswa Doulos atau warga sekitarnya. Sebagian massa ada yang terus mendesak untuk memotong dan membunuh saya.

Saya berdoa lagi: "Tuhan, fisik saya kecil, kalau saya mati, saya yakin masuk sorga. Saat ini saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan kasih-Mu, ampunilah mereka." Saat itu kepala saya dipukul dari belakang dan terjatuh di atas batu, saya tidak sadar akan apa yang terjadi lagi.

#Roh Saya Keluar Dari Tubuh#

Kemudian ... roh saya terangkat keluar dari tubuh saya, roh saya berbentuk seperti orang yang sedang start lari atau sedang jongkok, lalu lurus seperti orang yang berenang kemudian berdiri. Roh saya melihat badan saya dan berkata: "Kok badan saya tinggal" (sebanyak dua kali). Roh saya berdiri tidak menyentuh tanah dan tidak tahu mau berjalan kemana, karena di sekeliling saya gelap gulita, kurang lebih lima detik, roh saya berkata:
"Mau ke mana?"

#Lima Malaikat Datang Menjemput Saya#

Saat itu ada lima malaikat datang kepada saya, dua berada di sebelah kiri, dua di sebelah kanan dan satu malaikat berada di depan saya. Tempat yang tadinya gelap gulita telah berubah menjadi terang dan saya sudah tidak dapat melihat badan saya lagi. Roh saya dibawa oleh malaikat-malaikat tersebut menuju jalan yang lurus, dan pada ujung jalan itu sempit seperti lubang jarum. Roh saya berkata: "Badan saya tidak dapat masuk." Tetapi malaikat yang di depan saya bisa masuk, lalu roh saya berkata lagi: "Badan rohani saya kecil pasti bia masuk." Kemudian roh saya masuk melalui lubang jarum tersebut.

"Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham." Lukas 16:22

#Berada di Dalam Firdaus#

Saat itu saya sudah berada di dalam sebuah halaman yang luas. Halaman itu sangat luas, indah dan tidak ada apa-apa. Roh saya berkata: "Kalau ada halaman pasti ada rumahnya." Tiba-tiba saat itu ada rumah, saya dibawa masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan banyak orang di kamar pertama. Roh saya berkata: "Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka ditempatkan di sini." Mereka sedang bernyanyi, bertepuk tangan, ada yang berdiri, ada yang duduk dan ada yang meniup sangkakala.

"Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yohanes 14:2

#Dibawa ke Ruangan Selanjutnya#

Saya dibawa oleh malaikat-malaikat ke kamar selanjutnya atau kedua, sama dengan kamar yang pertama, hanya disini roh saya melihat orang-orang dengan wajah yang sama dan postur tubuh yang sama. Kemudian saya dibawa lagi ke kamar yang ketiga, yang sama dengan kamar yang pertama. Dan roh saya berkata: "Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ditempatkan di sini." Lalu roh saya dibawa ke kamar yang keempat yaitu kamar yang terakhir, pada saat ini saya hanya sendiri, tidak disertai oleh malaikat-malaikat tadi. Kamar itu kosong, lalu roh saya berkata: "Ini penghakiman terakhir, saya masuk sorga atau neraka."

"Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Eloim sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Eloim? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?" 1 Petrus 4:17-18

#Bertemu dengan Tuhan Yesus#

Kemudian roh saya berjalan tiga sampai empat langkah, di depan saya ada sinar atau cahaya yang sangat terang seperti matahari, maka roh saya tidak dapat menatap. Saya menutup mata dan terdengar suara: "Berlutut!" Seketika itu roh saya berlutut, terlihat sebuah kitab terbuka dan dari dalamnya keluar tulisan yang masuk ke mata saya yang masih tertutup, tulisan timbul dan hilang terus menerus, roh saya berkata: "Tuhan...! ini perbuatan saya minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Saya melakukan yang jahat dan saya tidak pernah mengaku dosa pribadi, sehingga Engkau mencatatnya di sini."

"Tuhan...! Saya ingin seperti saudara-saudara di kamar pertama, yang selalu memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan...! Saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, saya rindu seperti saudara-saudara yang berada di kamar pertama, kedua dan ketiga yang selalu memuji-muji Engkau."

Sesudah itu tulisan yang keluar dari kitab itu hilang, buku manjadi bersih tanpa tulisan, kemudian buku itu hilang dan sinar yang terang itupun hilang dan ada suara berkata: "Pulang! Belum saatnya untuk melayani Aku."

Saya melihat-lihat dari mana arah suara itu datang, saya melihat ada seorang di samping kanan. Orang tersebut badan-Nya seperti manusia, rambut hingga ke lehernya bersinar terang. Jubah-Nya putih hingga menutupi kedua tangan-Nya dan bawah jubah-Nya menutupi kaki-Nya. Ia menunggangi seekor kuda putih dengan tali les yang putih. Lalu roh saya berkata: "Ini Tuhan Yesus, Dia seperti saya, Dia Eloim yang hidup."

"Lalu aku melihat sorga terbuka; sesungguhnya, ada seekor kuda putih dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar" Ia menghakimi dan berperang dengan adil." Wahyu 19:11

Kemudian Tuhan Yesus tidak nampak lagi dan seketika itu roh saya dibawa pulang ke dalam tubuh saya. Saat itu juga ada nafas, ada pikiran dan saya berpikir, tadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah itu saya mencoba beberapa kali untuk bangun dan mengangkat kepala, tetapi tidak bisa, terasa sakit sekali, saya baru sadar bahwa leher saya telah dipotong dan hampir putus, kemudian saya dibuang ke semak-semak dengan ditutupi daun pisang. Saya merasa haus, lalu menggerakkan tangan mengambil darah tiga tetes dan menjilatnya, lalu badan saya mulai bergerak.

Saya berdoa: "Tuhan, lewat peristiwa ini saya telah bertemu dengan Engkau, dan Engkau memberikan nafas dan kekuatan yang baru sehingga aku hidup kembali, tapi Tuhan, Engkau gerakkan orang supaya ada yang membawa saya ke rumah sakit."

Tuhan menjawab doa saya, malam itu ada orang yang mendekati saya dengan memakai lampu senter, lalu bertanya: "Kamu dari mana?" Saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak dapat berbicara lewat mulut, tidak ada suara yang keluar, hanya hembusan nafas yang melalui luka-luka menganga pada leher. Kemudian orang tersebut memanggil polisi.

Puji Tuhan! Dikira sudah meninggal tetapi masih hidup. Mereka mengira saya sudah meninggal, mereka mengangkat dan membawa saya ke jalan raya. Kemudian polisi mencari identitas atau KTP saya, ternyata tidak ditemukan. Tanpa identitas, mereka bermaksud membawa saya ke sebuah rumah sakit lain, tetapi saya ingat kembali akan suara Tuhan dan takhta-Nya di sorga, ternyata ada kekuatan baru dari Tuhan Yesus yang memampukan saya dapat berbicara.
Tiba-tiba saya berkata: "Nama saya Dominggus, umur saya 20 tahun, semester III, tinggal di asrama Doulos, saya berasal dari Timor."

Orang-orang yang sedang melihat dan mendengar saya, berkata: "Wah, dia dipotong dari jam berapa? Sekarang sudah jam 02.30 pagi, tapi dia masih hidup."

#Perjalanan ke Rumah Sakit UKI#

Kemudian mereka memasukkan saya ke dalam mobil dan meletakkan saya di bawah. Saya tetap mengingat peristiwa ketika Tuhan Yesus dianiaya. Sementara mobil meluncur dengan kecepatan tinggi, saat melewati jalan berlubang atau tidak rata mobilpun berguncang dan saya merasa sangat sakit sekali pada luka di leher. Saya katakan kepada Tuhan: "Tuhan, apakah saya dapat bertahan di dalam mobil ini? Tuhan ketika Engkau di atas kayu salib, Engkau meminum cuka dan empedu, tetapi saya menjilat darah saya sendiri karena tidak ada orang yang menjagai saya."

Saya membuka mata, ternyata memang tidak ada seorangpun yang menjagai saya, hanya seorang supir. Tetapi saya melihat beberapa malaikat berjubah puith menjaga dan mengelilingi saya. Saya katakan: "Tuhan ini malaikat-malaikat pelindung saya, mereka setia menjagai." Saya harus berdoa agar tetap kuat.

#Perawatan di Rumah Sakit#

Setiba di rumah sakit, suara saya dapat normal kembali. Saya dapat berbicara dan bertanya kepada perawat: "Bapak saya mana?" perawat RS bertanya kepada saya: "Bapakmu siapa?" Saya jawab: "Bapak Ruyandi Hutasoit." Ketika Bpk. Ruyandi menemui saya, ia berkata: "Dominggus.. leher kamu putus!" Jawab saya: "Bapak doakan saya, sebab saya tidak akan mati, saya telah bertemu dengan Tuhan Yesus." Lalu Bpk. Ruyandi mendoakan dan menumpangkan tangan atas saya.

Setelah itu saya mendapat perawatan, seorang dokter ahli saraf hanya menjahit kulit leher saya, karena luka bacokan sudah menembus sampai ke tulang belakang leher, sehingga cairan otak mengalir keluar, saluran nafas dan banyak saraf yang putus. Kemudian saya dirawat tiga hari di ruangan ICU dan selama perawatan saya tidak diberikan transfusi darah pendapat dokter pada saat itu adalah bahwa saya akan mati dan saya tidak diharapkan hidup, mengingat cairan otak yang telah keluar dan infeksi yang terjadi pada otak, yang semua itu akan menimbulkan cacat seumur hidup.

#Mukjizat Kesembuhan Terjadi#

Tanggal 19 Desember 1999 dengan panas badan 40°C dan seluruh wajah yang bengkak karena infeksi, saya dipindahkan keluar dari ruang ICU, dikarenakan ada pasien lain yang sangat memerlukan dan masih mempunyai harapan hidup yang lebih besar daripada saya.

Pada malam hari, roh saya kembali keluar untuk kedua kali dari tubuh saya, roh saya melihat suasana kamar dimana saya dirawat dan kemudian roh saya berjalan sejauh kurang lebih dua atau tiga kilometer dalam suasana terang di sekeliling saya. Tiba-tiba ada suara terdengar oleh saya: "Pulang..pulang...!"

Seketika itu juga, roh saya kembali ke dalam tubuh saya, suhu tubuh menjadi normal dan tidak ada lagi infeksi. Kemudian terdengar bunyi seperti orang menekukkan jari-jari pada leher saya, lalu otot, tulang, saluran nafas dan saraf-saraf tersambung dalam sekejab mata, saya merasa tidak sakit dan dapat menggerakkan leher. Sesudah itu saya diberi minum dan makan bubur.

Saya sudah hidup kembali, dengan kesehatan yang sangat baik. Puji Tuhan!
Keluar dari Rumah Sakit dalam Keadaan Sembuh Total

Saya berada di rumah sakit sejak tanggal 16 Desember 1999 dini hari dan keluar dari rumah sakit pada tanggal 29 Desember 1999, dengan berat badan normal dibanding dua minggu yang lalu karena banyak darah dan cairan yang telah keluar. Saya telah sembuh sempurna, tanpa cacat, tanpa perawatan jalan, saya hidup kembali dengan normal.

"Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Eloim yang hidup dan ajaib, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya, amin!" __________________
There is a story living in us that speaks of our place in the world. It is a story that invites us to love what we love and simply be ourselves.

Banyak Receh dalam Kolekte

2008-06-03T05:28:00.001-07:00

Satu alasan mengapa begitu banyak uang receh dalam kolekte Gereja adalah karena tidak ada lagi mata uang yang lebih kecil daripada uang receh.

Tidak Boleh Berbisik-Bisik Saat Pendeta Makan Malam di Rumah

2008-06-03T05:26:00.000-07:00

Tidak Boleh Berbisik-Bisik Saat Pendeta Makan Malam di Rumah

Pada suatu malam seorang Gembala Sidang diundang oleh salah anggota jemaat untuk makan malam bersama dengan keluarganya.

Setelah selesai makan malam dan ketika makanan pencuci mulut (buah-buahan) sedang dihidangkan, tiba-tiba anak laki-laki dari keluarga tersebut yang baru berumur tujuh tahun terlihat hendak membisikkan sesuatu kepada ibunya.

"Nak, tidaklah sopan berbisik-bisik di depan tamu yang sedang menikmati makan malam, katakan saja, tidak perlu berbisik-bisik," kata ibunya.

Setelah mendapat ijin dari ibunya, anak laki-laki itu langsung berkata, "Mama..., Pak Pendeta makannya banyak ya..."

Ajakan Untuk 'Back To The Bible'

2008-06-03T05:22:00.000-07:00

Ajakan Untuk 'Back To The Bible'

Seorang pengkhotbah dengan penuh semangat memotivasi jemaat untuk selalu percaya akan pemeliharaan Allah. Diakhir khotbahnya dia berkata, "Dengan semangat yang pernah Marthin Luther kumandangkan yaitu "Back To The Bible", mari kita tetap mempercayai Allah yang memelihara kita!!"

Usai kebaktian, seperti biasa para jemaat memberikan salam kepada sang pengkhotbah di depan pintu. Lantas tiba-tiba, dengan ekspresi wajah yang lugu dan malu-malu seorang ibu bertanya, "Maaf Pak Pendeta, perkataan Marthin Luther terlewat saya catat...."

Belum selesai si Ibu menyelesaikan penjelasannya, dengan tanpa ragu sang pengkhotbah menegaskan. Katanya, "Ooohhh itu,... 'Back to The Bible'... kalimat itu artinya adalah 'Allah menyertai kita semua'."

wanita

2008-05-31T07:42:00.001-07:00

>wanita adalah wanita...,

>jika dikatakan cantik maka dikira menggoda..,

>wanita adalah wanita...,

>jika dibilang jelek maka disangka menghina..,

>jika dikatakan ia perhiasan ter indah didunia ia bangga,

>jika, apapun "perhiasan yg berharga" itu layak ditutupi dan disembunyikan ia setuju..(supaya terjaga)

>tapi bila disuruh menutup "perhiasannya/ kecantikannya" maka dia enggan...,

>dan bila dilecehkan ia menyalahkan sepenuhnya pria..!

>wanita adalah wanita...,

>jika dikatakan siapa yg paling dibanggakan olehnya, kebanyakan bilang

"ibunya",

>tapi kenapa ya..lebih bangga jadi wanita karier..(padahal ibunya "ibu rumah tangga")

>wanita ....

>bila diluruskan supaya bener memerah mukanya, (marah, sambil bilang "sok bener lo!")

>bila diingetin tetep memerah mukanya, (marah juga rupanya, sambil bilang "sok tau lo!")

>bila dimanja dan disanjung..? ? eh, tetep memerah mukanya (kali ini tersipu malu, sambil bilang "ah, masa?")

>wanita adalah wanita...,

>inginnya dibilang emansipasi.. .,

>tapi kegerahan dibilang "macho",

>maunya disamakan dg pria..,

tapi menolak benerin genteng rumah! (sambil bilang, "masa disamakan sama cowok!?")

>Wanita...,

>bila dibilang lemah dia protes...

>jika pacarnya tidak mau antar pulang dia bilang keterlaluan,

>maunya diperlakukan sama dg pria..,

tapi kesel nggak dikasih tempat duduk di bis kota oleh pria disampingnya (dan bilang "egois amat ni cowok?")

>bila dikatakan kuat itu maunya..,

tapi bila sedikit bersedih ia cepet menangis...,

>tapi....

>Wanita adalah wanita...

dan wanita bukan perempuan atau cewek semata..., tapi bagaimanapun juga aku suka wanita! (swear..) "Man's said"

YANG TIDAK MERASA BERARTI TIDAK PROTES! DAN YANG MERASA PASTI DIEM.

Enakan jadi cowok juga yach...

hehehehe....

Pria memang susah untuk dibuat bahagia:

2008-05-31T07:21:00.000-07:00

Pria memang susah untuk dibuat bahagia:

Masalah-masalah yang timbul pada Pria

>Jika kamu memperlakukannya dengan baik,

dia pikir kamu jatuh cinta kepadanya.

>Jika tidak, kamu akan dibilang sombong.

>Jika kamu berpakaian bagus, dia pikir kamu sedang mencoba untuk menggodanya,

>jika tidak dia bilang kamu kampungan.

>Jika kamu berdebat dengannya, dia bilang kamu keras kepala,

>jika kamu tetap diam, dia bilang kamu

nggak punya otak.

>Jika kamu lebih pintar dari pada dia,

dia akan kehilangan muka,

>jika dia yang lebih pintar, dia akan merasa hebat.

>Jika kamu tidak cinta padanya, dia akan mencoba mendapatkanmu,

>jika kamu mencintainya,dia akan mencoba untuk meninggalkanmu.

>Jika kamu beritahu dia masalahmu, dia bilang kamu menyusahkan.

>Jika tidak, dia bilang kamu tidak mempercayai mereka.

>Jika kamu cerewet pada dia, kamu seperti seorang pengasuh baginya,

>tapi jika dia yang cerewet pada kamu,

itu karena dia perhatian.

>Jika kamu langgar janji kamu, kamu tidak bisa dipercaya,

>jika dia yang ingkari janjinya, dia melakukannya karena terpaksa.

>Jika kamu merokok, kamu adalah cewek liar,

>kalau dia yang merokok , dia adalah seorang gentleman.

>Jika kamu menyakitinya, kamu sangat kejam,

>tapi kalau dia yang menyakitimu, itu karena kamu terlalu sensitif dan terlalu sulit untuk dibuat bahagia!!!!!

Jika kamu mengirimkan ini pada cowok-cowok, mereka pasti bersumpah kalau ini tidak benar,tapi jika kamu tidak mengirimkan ini pada mereka, mereka akan bilang kamu egois.

Saya juga pria dan sering melakukan sebagian dari yg tertera diatas. Sebelumnya aq udah buat yg versi wanita dan sekarang versi prianya.

Hal ini penting buat semuanya agar kedua jenis manusia ini tau dan sadar klo berhadapan dengan manusia yg berbeda jenis kelamin (selain banci, homo, dan lesbian) kita gak harus memiliki bahkan menunjukkan rasa EGO baik itu wanita maupun pria.

Kita itu diciptaan TUHAN tuk saling melengkapi satu sama lain, supaya gak ada penyimpangan dalam kehidupan dan percintaan (katanya.....).

Penyimpangan dimaksud bukan percintaan sejenis aja, tp poligami, poliandri n poli yg lainnya jg..

NB : Klo ada individu, sekelompok individu yang mungkin tersinggung dengan buletin ini saya MOHON MAAF yg sebesar-besarnya..

TERIMA KASIH.

Blog Berita - Jarar Siahaan - Penulis dari Balige Tobasa

2008-05-29T02:51:00.000-07:00

http://bataknews.wordpress.com/2007/10/18/kegelisahan-paltibonar/

Blog Berita - Jarar Siahaan - Penulis dari Balige Tobasa

Situsku ini, Batak News, telah pindah alamat, silakan lihat di blogberita.net; this weblog fully powered by wordpress.com, get your own blog for free; write freely and responsibly

Kegelisahan Paltibonar

18 Oktober 2007 in Artikel, Batak, Budaya, Opini, Sosial

[suhunan situmorang; blog berita; paltibonar adalah suhunan, kataku]

Seharusnya dana yang begitu besar untuk mengurusi orang mati akan lebih bermakna bila dialihkan untuk menyejahterakan orang yang masih hidup.

Artikel ini adalah komentar yang ditulis Suhunan Situmorang menanggapi artikel sebelumnya di Blog Berita, Bangunlah pendidikan, bukan makam. Suhunan bekerja sehari-hari sebagai advokat di kantor Nugroho Partnership, Jakarta, setelah sebelumnya menjadi wartawan di majalah Forum. Ia juga pengarang novel Sordam, sebuah novel berlatar peristiwa aktual.

Paltibonar, yang kuambil menjadi judul artikel ini, adalah nama lelaki Batak tokoh utama dalam novel Sordam. Paltibonar dalam buku itu berperan sebagai wartawan, kemudian menjadi advokat, aktivis lingkungan, dan aktivis politik…, sebelum akhirnya ia tewas dalam serangan orang-orang tegap berambut cepak ke “kantor PDI Mega”. Ia menggugat banyak hal dalam kebatakan; salah satunya soal adat yang menguras kantong, termasuk pembangunan makam dan tugu yang mewah bagi orang mati. Dalam bekerja sebagai wartawan maupun pengacara, Paltibonar sangat menentang suap dan korupsi.

Setelah menyimak sedikitnya 11 artikel Suhunan di blog ini, juga sekian banyak komentarnya sejak Maret silam, plus perbincangan pribadi kami via SMS dan imel, aku dengan sok berani-beraninya mengambil kesimpulan: Paltibonar, sebenarnya, adalah sosok Suhunan sendiri. *Aku kabur dulu, sebelum kena timpuk sama lae Suhunan.*

Tapi, serius, aku pun sudah lama gelisah pada hal-hal yang ditentang Paltibonar dalam buku itu; mulai soal agama yang sering dijadikan basa-basi pemanis tampilan, jurnalis Indonesia yang jago menulis berita pejabat korup tapi pers sendiri pun terlibat korupsi, hingga ke urusan cinta segitiga yang dialami Paltibonar. Jangan salah menduga, cintaku tidak berbentuk segitiga, tapi bulat.

SAYA SUKA TANGGAPAN lae, kritis dan berbasiskan (pendekatan) ilmu-ilmu sosial: sejarah, antropologi, sosiologi, dsb. Tak banyak orang Batak yg bisa menjelaskan sejarah dan persoalan Batak secara “holistik dan ilmiah” macam yg lae beberkan di atas.

Sebenarnya ada seorang cendekiawan Batak Toba yg cukup bagus menguasai sejarah, filosofi, dan faktor-faktor yg mempengaruhi perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai anutan masyarakat Batak. Namanya Parakitri T Simbolon, seorang esais, cerpenis, novelis, wartawan/eks redaktur senior Kompas, ahli filsafat dan ilmu-ilmu sosial, yg sekarang memimpin kelompok penerbitan Kompas Gramedia (KPG). Untuk keperluan studi doktoralnya di Belanda, ia bertahun-tahun melakukan riset dan penelusuran tulisan-tulisan lak-lak dan pendapat para penulis asing, misionaris, pejabat pemerintah Hindia Belanda, dll, menyangkut alam dan manusia Batak, yg dituangkan dlm buku maupun kertas kerja (report, makalah, dll). Ia menguasai aksara dan bahasa Batak dng sempurna–membuat saya malu, yg terlanjur dicap paham budaya Batak hanya lewat sebuah novel sederhana berjudul SORDAM, yg kebetulan ber-setting alam dan bertokoh manusia Batak Toba.

Sayangnya, Parakitri terkesan enggan muncul ke permukaan bila ada pertemuan, diskusi, seminar, yang bertemakan atau bertopikkan manusia Batak. Juga tak giat lagi menerbitkan pikiran-pikirannya di media massa. (Thn 80-an ia rutin menulis esai/kolom di KOMPAS, tokoh tulisannya ‘Cucu Wisnusarman’; memang tak spesifik mengulas dunia dan manusia Batak).

Dalam perbincangan saya beberapa bulan lalu dng Parakitri hingga pukul 2 pagi di kantornya, saya seperti orang awam mengenai Batak. Benar-benar terpukau dng penjelasan, analisis, data dan referensi yg disodorkannya. Saya mendorongnya agar menerbitkan kumpulan-kumpulan tulisannya mengenai Batak itu (juga studinya terhadap Sisingamangaraja XII), agar masyarakat Batak dan non-Batak yg berminat, semakin paham sejarah dan perkembangan (termasuk perpecahan Batak karena faktor agama), juga perubahan-perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai dan norma anutan manusia Batak.

Saya melihat, lae Hutauruk dan Parakitri memiliki kesamaan, atau setidaknya sudah mampu memetakan sejarah itu lebih baik dibanding orang Batak pada umumnya. Tapi, sekadar tanggapan atau mungkin lbh cocok disebut bahan wacana selanjutnya atas tanggapan lae terhadap tulisan lae Holben Sinaga di atas, khususnya mengenai makna ‘tugu marga’ atau kuburan besar yg disebut batu napir, berikut tanggapan saya:

Sebetulnya, polemik yg cukup sengit mengenai relevansi dan makna tugu atau kuburan besar sebagai tanggapan atas kecenderungan orang Batak Toba yg mulai giat membangun tugu dan kuburan besar bagi leluhur dan orangtua mereka (Tambak na pir/Batu napir) telah dilakukan Sitor Situmorang dan DR Kartini Panjaitan Sjahrir di jurnal ilmu sosial ‘Prisma’, awal-awal thn 80-an (sayang, jurnal tsb yg lama kukoleksi tdk dipulangkan kawan mahasiswa FISIP-UI, jadi tidak punya lagi).

Saya bisa memahami bila orang Batak (marga) merasa perlu membuat tanda berupa bangunan semacam prasasti atau monumen utk menghormati dan mengabadikan jasa leluhur/ nenek-moyang mereka, yg juga bisa dijadikan sebagai perekat antarsemarga (sepuak/sekaum), sekaligus utk mengaksentuasikan identitas mereka atau utk memperlihatkan eksistensi mereka di tengah marga lain. Itu penting, setidaknya, generasi penerus (cucu-cicit), bisa tahu dan dpt menelusuri trah, garis keturunan, sejak leluhurnya yg pertama.

Tetapi perkembangannya kemudian, dan ini fakta, orang Batak Toba kemudian melebarkan pembangunan/ pembuatan tugu itu, mulai dari generasi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dst. Tak hanya itu, sekarang dibuat pula tugu utk lingkup yg lebih sempit, yakni khusus utk yang satu ompung (kakek buyut).

Selain membangun tugu, orang Batak Toba juga membangun kuburan besar berbentuk tugu yg juga disebut Tambak napir/Batu napir, utk menampung tulang-belulang, jerangkong, dan jenazah kakek-nenek dan orangtua mereka. Memang, itu hak mereka, tetapi bisalah kita bayangkan bila tiap sub-marga dan masing-masing yg sekakek-senenek membuat hal yg sama, yg semakin lama semakin menyempit (ditarik dari tiga atau dua garis keturunan dari atas).

Fenomena dan kecenderungan semacamlah yg terjadi di wilayah Samosir, Toba, Humbang sejak thn 80-an. (Masyarakat Batak yg mendiami bumi Rura Silindung, meski sama-sama etnis Batak Toba, kelihatannya tdk familiar dng pembangunan tugu atawa Tambak napir/Batu napir ini. Cobalah kita perhatikan, di wilayah Tarutung dan sekitarnya, jarang ditemukan tugu atau Tambak napir).

Pengamatan saya yg blm mendalam dan sama sekali tdk menggunakan kerangka teori ilmu-ilmu sosial (antropologi, arkeologi) — yg kemudian dituliskan secara parsial di novel SORDAM — fenomena atau kecenderungan pembuatan/ pembangunan tugu dan Batu napir di kalangan masyarakat Batak Toba (minus Silindung), semakin gencar dan marak seiring dengan meningkatnya status sosial masyarakatnya, khususnya orang Batak Toba di perantauan.

Artinya (semoga saya keliru), keinginan utk membangun monumen dan kuburan besar itu lebih merupakan upaya pengukuhan atau legitimasi sub-marga dan keluarga besar ketimbang sebagai monumen utk dijadikan sebagai penunjuk/ penanda sebuah garis keturunan atau identitas marga.

Disadari atau tidak, kecenderungan yg kemudian menggejala adalah, masing-masing berusaha utk menunjukkan kepada yg lain bhw mereka pun mampu membuat/ membangun tugu atawa Batu napir yg lebih bagus dari yg sudah dibuat sub-marga, keluarga se-ompung, bahkan lebih dipersempit lagi cukup hingga dua generasi di atas mereka saja. Tentu saja pembangunan Batu napir tsb akan menghabiskan biaya yg terbilang besar, berkisar ratusan juta hingga milyar rupiah, yg diberi marmer, teraso, dan berpenerangan listrik kalau malam. (Sekali lagi, itu hak mereka).

Ironisnya, di sekitar tugu atau Batu napir itu, mata kita akan menyaksikan pemandangan yg memprihatinkan. Rumah-rumah kayu yg reot, rumah adat yg tinggal ambruk 9jumlah ruma bolon sudah semakin sedikit sekarang ini), dan kemiskinan penduduk — yg mungkin saja memang bukan kerabat dekat para pemilik tugu/Tambak napir — yg amat memprihatinkan.

Sebagai orang muda yg kritis, lae Holben Sinaga mungkin sama seperti Paltibonar (sang tokoh fiktif itu), gelisah dan geram menyaksikan realitas yg timpang dan ironis itu, karena orang Batak Toba sepertinya lebih bersemangat membangun keperluan orang mati ketimbang yg masih hidup. Kenapa, misalnya, selain membangun tugu/Tambak napir, orang-orang Batak Toba juga menyisihkan sebagian uang mereka yg dikumpul itu utk membantu penduduk setempat (huta), meski pun tdk semuanya kerabat dekat.

Semisal: membangun tali air agar irigasi sawah-ladang bagus, pemberian bibit tanaman dan ternak, membantu beasiswa anak-anak ‘par huta’, membantu pembangunan jalan. Tindakan semacam ini sdh lama dilakukan orang-orang Minang perantauan; banyak jalan, jembatan, irigasi, surau/mesjid, gedung sekolah, yg dibangun para perantau. [www.blogberita.com]

Blog Berita - Jarar Siahaan - Penulis dari Balige Tobasa

Situsku ini, Batak News, telah pindah alamat, silakan lihat di blogberita.net; this weblog fully powered by wordpress.com, get your own blog for free; write freely and responsibly

Kegelisahan Paltibonar

18 Oktober 2007 in Artikel, Batak, Budaya, Opini, Sosial

[suhunan situmorang; blog berita; paltibonar adalah suhunan, kataku]

Seharusnya dana yang begitu besar untuk mengurusi orang mati akan lebih bermakna bila dialihkan untuk menyejahterakan orang yang masih hidup.

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/08/20/0044.html

Globalisasi, Menuju Era Konflik Etnik

From: John MacDougall (apakabar@igc.org)
Date: Sun Aug 20 2000 - 17:12:32 EDT

>Senin, 21 Agustus 2000
Globalisasi, Menuju Era Konflik Etnik
TERBENTUKNYA stratifikasi masyarakat berdasarkan pengelompokan etnik atau
ras, seperti dikemukakan Furnifall
di Hindia Belanda, tidak memadai lagi sebagai perkakas ilmiah cukup untuk
menjelaskan kompleksitas masyarakat
majemuk.
Modernisasi yang telah mendorong mobilitas penduduk-baik secara horizontal
maupun vertikal-tidak lagi mengenal batasan askriptif sosial yang
disuburkan kolonial itu.
Pertumbuhan kota yang pesat di berbagai propinsi di Indonesia telah menjadi
daya tarik bagi para pendatang dengan berbagai latar belakang etnik. Di
sini mereka berpacu untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi dan politik yang
terbatas. Di sini pula mereka setiap saat harus dapat menerima kehadiran
orang-orang dengan latar belakang budaya berbeda.
Dalam konteks seperti ini keragaman haruslah dilihat sebagai suatu
struktur interaksi yang relatif harmonis. Di luar itu, pengertiannya
menjadi lain atau bergeser. Seperti mayoritas-minoritas, atau bahkan
kolonialisme, imperialisme baru. Dengan kata lain, bagaimana seseorang
dengan latar belakang etnik (baik itu suku bangsa, agama, maupun
kedaerahan) mendefinisikan situasinya dalam hubungannya dengan orang lain
dari kelompok berbeda, menentukan kategori masyarakat tersebut.
Dalam bahasa sederhana, di Irian Jaya penduduk asli tidak habis pikir,
mengapa hanya untuk camat saja didatangkan dari Jawa. Demikian pula guru.
Padahal sekarang, ribuan sarjana putra asli daerah saat ini menganggur
karena tidak ada lowongan kerja. Ironisnya, penduduk Irian Jaya menempati
papan atas dalam soal kemiskinan di republik ini.
Di masa Orde Baru tidak ada yang berani memprotes hal ini. Penggunaan kata
demi mempertahankan persatuan dan kesatuan, bisa membuat nyawa orang dalam
bahaya. Maka apa pun yang dilakukan Jakarta adalah benar adanya. Kultur
pangreh praja, atau penguasa kerajaan, yang ditumbuhkan sejak zaman
kolonial, membentuk persepsi bahwa daerah luar Jawa butuh bimbingan dan
harus diarahkan agar tidak "keliru."
Logika seperti ini juga muncul dalam eksploatasi sumber daya alam. Jakarta
menyebutnya untuk kesejahteraan daerah. Sementara warga Irian Jaya
melihatnya sebagai perampokan. Protes warga akan dijawab dengan pengiriman
pasukan dengan dalih adanya unsur provokasi oleh OPM.
Sejak Indonesia merdeka, kata persatuan dan kesatuan telah menjadi senjata
ampuh untuk membungkam pertanyaan sekitar hak-hak kelompok minoritas dan
penduduk lokal. Soekarno dan Soeharto dengan mudah mengirim ribuan bala
prajurit bersenjata dari Jawa. Di zaman Orde Baru, membicarakan suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA) malah bisa dikategorikan subversif,
yang ancaman hukumannya adalah mati. Maka nasionalisme yang selalu
diagung-agungkan itu pun menjadi lebih mirip kesadaran palsu, sesuatu yang
dipaksakan.
Tahun 1950-an Geertz sudah melihat kuatnya sentimen Jawa dan luar Jawa.
Beberapa peneliti lainnya malah melihat secara jelas bagaimana preferensi
politik dipengaruhi latar belakang etnik. Pada pemilu pertama, dengan
mengambil studi kasus di Kabupaten Simalungun, Sumut, William Liddle
melihat orang Batak Toba cenderung memilih Parkindo, Jawa memilih PNI,
Batak Selatan pada Masyumi, dan seterusnya.

Dengan berkembangnya pendidikan serta kemajuan di sektor informasi,
preferensi politik tersebut pastilah mengalami transformasi. Namun, hampir
bisa dipastikan latar belakang etnik tetaplah dominan. Dan ini bukanlah
pertanda ancaman bagi kesatuan dan persatuan, atau belum berkembangnya
masyarakat kita dari tatanan agraris yang kuno.
Di negara-negara maju latar belakang etnik tetap diperhitungkan sebagai
faktor yang mempengaruhi pilihan politik dalam setiap pemilu. Bahkan dalam
kehidupan sehari-hari seperti di AS dan Eropa, pengelompokan etnik tampak
secara kasat mata, termasuk dalam hal pengelompokan permukiman. Banyak
kelompok etnik di sini berusaha untuk memperjuangkan otonomi. Kecuali di
Irlandia Utara dan Spanyol (kelompok Basque), mereka menjauhi jalan
kekerasan. Seperti Hawaii di AS, misalnya.
Di Swiss, nasionalisme masih tanda tanya karena warganya terbelah dalam
identitas masing-masing. Yakni, Italia, Perancis, dan Jerman. Mereka lebih
cenderung menggunakan bahasanya sendiri. Di Kanada dan Perancis,
pengelompokan dan stratifikasi sosial berdasarkan agama, ras, bahasa,
maupun latar belakang suku bangsa, masih terus mewarnai percaturan politik.
Sedang di Belgia, tiga partai politik utama adalah jembatan pengelompokan
orang-orang yang berlatar belakang Fleming dan Walloon. Mereka lebih
gembira disebut sebagai orang Fleming atau Walloon ketimbang Belgia.
Keadaan seperti ini jauh lebih menonjol di Asia dan Afrika, ujar Prof
Donald L Horowitz dalam tulisannya, Community Conflict: Policy and
Possibilities. Dengan mengambil kasus sejumlah negara ia berpendapat,
dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk melahirkan suatu entitas nasional yang
utuh. Jika dikaitkan dengan Indonesia yang baru berusia 55 tahun, maka
wajarlah jika kita mawas diri.
***
SETELAH rontoknya Orde Baru, nasionalisme dan integrasi nasional yang kerap
dibanggakan pejabat dalam setiap acara resmi, terasa hambar. Sebab,
tiba-tiba saja keseimbangan hubungan antar-etnik menjadi sangat rawan, dan
setiap saat bisa berubah menjadi konflik terbuka, komunal yang
membahayakan, yang jika dibiarkan akan dan mengarah cenderung ke arah
genocide.
Hubungan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan luar Pulau Jawa juga
makin goyah. Beberapa propinsi malah sudah bulat tekadnya untuk keluar dari
negara kesatuan RI. Sekarang referendum menjadi sebuah kata yang nyaris
sama saktinya dengan persatuan dan kesatuan di masa Orde Lama dan Orde Baru.
Di tengah badai krisis ekonomi yang belum pulih sejak tiga tahun silam,
situasi demikian terasa amat sangat membahayakan. Di mana-mana orang
melihat perpecahan bisa setiap saat menjungkirbalikkan integrasi nasional.
Masa depan makin tidak menentu. Sedang keamanan menjadi amat mahal di saat
amok massa lebih dominan ketimbang penegakan hukum. Berlindung di bawah
payung kelompok etnik menjadi pilihan saat anarki mulai merebak. Sebaliknya
hal ini akan mempercepat proses ke arah polarisasi.
Namun, sesungguhnya konflik etnik bukanlah sesuatu yang berseberangan
dengan peradaban modern. Pakar sosiologi konflik secara mengejutkan
membuktikan bahwa konflik tersebut justru banyak lahir di tengah akibat
arus modernisasi tersebut. Di zaman kuno, misalnya, tidak terdengar adanya
konflik tersebut, kecuali dalam masyarakat berburu atau bertani secara
berpindah-pindah, yang berperang memperebutkan daerah perburuan. Bahkan di
era kolonial, hubungan etnik bahkan seolah bisa "harmonis" dengan adanya
legitimasi atas dalam pengelompokan pada strata-strata sosial tertentu.

Memasuki abad ke-20, perang yang meningkat hingga pada upaya pemusnahan
etnik mulai bermunculan di berbagai belahan dunia, khususnya yang dilakukan
Nazi Jerman terhadap warga Yahudi. Sedikit agak mereda ketika Perang
Dingin. Terlebih lagi jargon internasionalisasi yang digaungkan blok
sosialis cenderung membela hak-hak kelompok minoritas. Namun, usai Perang
Dingin, terakhir disusul rontoknya tembok Berlin, konflik tersebut
meningkat tajam. Negara-negara satelit mereka di Afrika turut mengalami
guncangan demikian. Termasuk Ethiopia, Sudan, dan Angola.
Negara-negara yang tadinya masuk kubu blok sosialis tersebut, melakukan
modernisasi di berbagai sektor setelah menyadari jauh tertinggal oleh
"negara kapitalis" yang dimotori AS. Modernisasi sejauh, seperti
dikemukakan Fred W Riggs dalam tulisannya The Para-Modern Context of Ethnic
Nationalism, sejauh menyangkut nasionalisme, industrialisasi, dan
demokratisasi, merupakan lahan subur bagi konflik komunal.
Ketika kelompok yang satu merasa diperlakukan tidak adil dalam distribusi
sumber-sumber ekonomi maupun politik, nasionalisme itu dipertanyakan.
Sebaliknya pemerintahan transisisonal dengan jargon nasionalisme, acapkali
menjadikan golongan minoritas sebagai kambing hitam berbagai masalah dalam
negeri. Ini akan melahirkan perlawanan, yang dalam perjalanan waktu akan
berubah menjadi konflik terbuka.
Prof Huntington, pakar ilmu politik dan sejarawan, membuat prediksi
berdasarkan kurva siklus sejarah bahwa di era milenium ini konflik agama,
maupun nasionalisme lokal yang dibalut agama, akan sangat dominan. Hal yang
sama juga dikemukakan Prof Alvin Toffler dalam Gelombang Ketiga.
Tidak ada menyangka perang agama dan suku justru terjadi begitu dahsyat di
Eropa. Kemudian suatu negara terbelah menjadi sejumlah negara berdasarkan
klaim teritorial minoritas. Kita sungguh-sungguh berada di abad yang penuh
dengan hal-hal yang tadinya dianggap mustahil.
Dunia berubah begitu cepat. Sekarang banyak pengamat was was, khawatir hulu
ledak nuklir yang banyak tersimpan di negara-negara eks Uni Soviet ikut
digunakan dalam perang yang berkecamuk di sana. Sekarang pusat bahaya bukan
lagi pada konflik terbuka negara-negara adikuasa, seperti halnya tahun
1980-an ke bawah, tetapi justru pada perselisihan terbuka negara-negara
baru yang penduduknya sedikit, seperti Ukraina, misalnya.
Berbarengan dengan terbukanya dunia dari segala tembok dan benteng ideologi
Perang Dingin, nasionalisme palsu rontok dengan sendirinya. Perang yang
bergulir menenggelamkan identitas Yogoslavia, Uni Soviet, dan sejumlah
negara lain. Sebaliknya di negara yang begitu "beradab" seperti Jerman,
Perancis, dan Inggris, muncul barisan ultranasionalis.
***
DI Indonesia, persoalan menyangkut integrasi nasional selalu dilihat dari
kaca mata normatif. Sisa dimensi mistik kultur Jawa masih hidup dalam
nalar penguasa di Jakarta. Sehingga ucapan selalu dianggap lebih dominan
ketimbang kenyataan. Dengan kalimat "ada provokator atau skenario di balik
peristiwa itu," persoalan ini pun dianggap "tuntas."
Padahal dengan diabaikannya hak putra daerah menjadi bupati dan memimpin
daerah itu, sentimen etnik akan membentuk prasangka-prasangka negatif dan
ancaman yang datang dari kelompok "mereka." Ketegangan akan terjadi dalam
hubungan sosial. Sedikit saja ada penyulutnya segera berubah menjadi
konflik terbuka. Hal seperti inilah yang terjadi di berbagai daerah,
termasuk Poso, Maluku, Kalbar. Belum lagi dalam kaitannya dengan akses
terhadap sumber-sumber ekonomi.
Persoalannya, apakah kita siap dan dapat memahami hal ini dengan lapang
dada? Robert J Antonio dalam tulisannya After Postmodernism: Reactionary
Tribalism, melihat kegagalan sistem kapitalisme maupun modernisasi membawa
keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, akan menimbulkan kekecewaan umum
dan mendorong orientasi mereka pada kelompok-kelompok etnik. Lantas
globalisasi atau dunia tanpa mengenal batas wilayah ini bukanlah puncak
peradaban manusia. Kita sedang berjalan menuju pusaran itu.

DEFERENSIASI DAN STRATIFIKASI SOSIAL

BESERTA PENGARUHNYA

Lia prastyawati

06413241025

PROGRAM PENDIDIKAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kalau kita memperhatikan masyarakat di sekitar kita, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dalam agama, ras, etnis, clan (klen), pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat/vertical seperti halnya pada tingkatan dalam lapisan ekonomi, yaitu lapisan tinggi, lapisan menengah dan lapisan rendah. Perbedaan itu hanya secara horisontal. Perbedaan seperti ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah Diferensiasi Sosial.

Sedangkan perebedaan yang ditimbulkan karena adanya tingkatan-tingkatan dalam ekonomi, kasta, status dan peranan dimasukan dalam lapisanb bertingkat atau yang sering kita sebut dengan stratifikasi sosial.

2. BATASANAN MASALAH

1. Pengertian deferensiasi sosial dan stratifikasi sosial

2. Perbedaan deferensiasi sosial dan stratifikasi sosial

3. Ciri-ciri yang mendasari diferensiasi sosial

4. Bentuk-bentuk deferensiasi sosial

5. Sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial

6. Proses terjadinya stratifikasi soasial

7. Kriteria dasar penentu stratifikasi sosial

8. Sifat stratifikasi sosial

9. Fungsi stratifikasi sosial

BAB II

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN DIFERENSIASI DAN STRATIFIKASI

Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanyasama. Pengertian sama disini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horisontal, mendatar, atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya.

Stratifikasi sosial (Social Stratification) berasal dari kata bahasa latin “stratum” (tunggal) atau “strata” (jamak) yang berarti berlapis-lapis. Dalam Sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat.

Beberapa definisi stratifikasi sosial :

a. Pitirim A. Sorokin

Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki).

b. Max Weber

Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, previllege dan prestise.

c. Cuber

Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda.

2. PERBEDAAN DIFERENSIASI SOSIAL DAN STRATIFIKASI SOSIAL

DIFERENSIASI SOSIAL

STRATIFIKASI SOSIAL

1. Pengelompokan secara horizontal

2. Berdasarkan ciri dan fungsi

3. Distribusi kelompok

4. Genotipe Stereotipe

5. Kriteria biologis/fisik sosiokultural

Pengelompokan secara vertikal

Berdasarkan posisi, status,

kelebihan yang dimiliki, sesuatu

yang dihargai.

Distribusi hak dan wewenang

Kriteria ekonomi, pendidikan,

kekuasaan, kehormatan

3. CIRI YANG MENDASARI DIFERENSIASI SOSIAL

Diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Ciri Fisik

Diferensiasi ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu.

Misalnya : warna kulit, bentuk mata, rambut, hidung, muka, dsb.

b. Ciri Sosial

Diferensiasi sosial ini muncul karena perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Termasuk didalam kategori ini adalah perbedaan peranan, prestise dan kekuasaan.

Contohnya : pola perilaku seorang perawat akan berbeda dengan seorang karyawan kantor.

c. Ciri Budaya

Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi atau kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan dan ketangguhan (etos). Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari bahasa, kesenian, arsitektur, pakaian adat, agama, dsb.

4. BENTUK-BENTUK DIFERENSIASI SOSIAL

Pengelompokan masyarakat membentuk delapan kriteria diferensiasi sosial.

a. Diferensiasi Ras

Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya.

Secara garis besar, manusia dibagi ke dalam ras-ras sebagai berikut :

1) Menurut A.L. Krober

• Austroloid, mencakup penduduk asli Australia (Aborigin)

• Mongoloid

- Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur)

- Malayan Mongoloid (Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filiphina,

penduduk asli Taiwan)

- American Mongoloid (penduduk asli Amerika)

• Kaukasoid

- Nordic (Eropa Utara, sekitar L. Baltik)

- Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur)

- Mediteranian (sekitar L. Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, Iran)

- Indic (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Langka)

• Negroid

- African Negroid (Benua Afrika)

- Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal dengan

nama orang Semang, Filipina)

- Melanesian (Irian, Melanesia)

• Ras-ras khusus (tidak dapat diklasifikasikan ke dalam empat ras pokok)

- Bushman (gurun Kalahari, Afrika Selatan)

- Veddoid (pedalaman Sri Langka, Sulawesi Selatan)

- Polynesian (kepulauan Micronesia dan Polynesia)

- Ainu (di pulau Hokkaido dan Karafuto Jepang)

Gb.1 Macam-macam Ras Tinggal di Dunia

2) Menurut Ralph Linton

• Mongoloid, dengan ciri-ciri kulit kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit (terutama Asia Mongoloid). Ras Mongoloid dibagi menjadi dua, yaitu Mongoloid Asia dan Indian. Mongoloid Asia terdiri dari Sub Ras Tionghoa (terdiri dari Jepang, Taiwan, Vietnam) dan Sub Ras Melayu. Sub Ras Melayu terdiri dariMalaysia, Indonesia, dan Filipina. Mongoloid Indian terdiri dari orangorang Indian di Amerika.

• Kaukasoid, memiliki ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Ras ini terdiri dari Sub Ras Nordic, Alpin, Mediteran, Armenoid dan India.

• Negroid, dengan ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal dan kelopak mata lurus. Ras ini dibagi menjadi Sub Ras Negrito, Nilitz, Negro Rimba, Negro Oseanis dan Hotentot-Boysesman.

b. Diferensiasi Suku Bangsa (Etnis)

Menurut Hassan Shadily MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggologan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras. Namun suku bangsa memiliki ciri-ciri paling mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. Suku bangsa memiliki kesamaan berikut :

- ciri fisik - kesenian

- bahasa daerah - adat istiadat

Suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain :

- di Pulau Sumatera : Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi,Palembang, Melayu, dsb.;

- di Pulau Jawa : Sunda, Jawa, Tengger, dsb.;

- di Pulau Kalimantan : Dayak, Banjar, dsb.;

- di Pulau Sulawesi : Bugis, Makasar, Toraja, Minahasa, Toli-toli,

Bolaang-Mangondow, Gorontalo, dsb.;

- di Kep. Nusa Tenggara : Bali, Bima, Lombok, Flores, Timor, Rote, dsb.;

- di Kep. Maluku dan : Ternate, Tidore, Dani, Asmat, dsb.

c. Diferensiasi Klen (Clan)

Klen (Clan) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar. Klen merupakan kesatuan keturunan (genealogis), kesatuan kepercayaan (religiomagis) dan kesatuan adat (tradisi). Klen adalah sistem sosial yang 10 berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu (matrilineal).

• Klen atas dasar garis keturunan ayah (patrilineal) antara lain terdapat pada:

- Masyarakat Batak (dengan sebutan Marga)

- Marga Batak Karo : Ginting, Sembiring, Singarimbun, Barus, Tambun,

Paranginangin;

- Marga Batak Toba : Nababan, Simatupang, Siregar;

- Marga Batak Mandailing : Harahap, Rangkuti, Nasution, Batubara, Daulay.

- Masyarakat Minahasa (klennya disebut Fam) antara lain :

Mandagi, Lasut, Tombokan, Pangkarego, Paat, Supit.

- Masyarakat Ambon (klennya disebut Fam) antara lain :

Pattinasarani, Latuconsina, Lotul, Manuhutu, Goeslaw.

- Masyarakat Flores (klennya disebut Fam) antara lain Fernandes, Wangge, Da

Costa, Leimena, Kleden, De- Rosari, Paeira.

• Klen atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal) antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau, Klennya disebut suku yang merupakan gabungan dari kampuang-kampuang. Nama-nama klen di Minangkabau antara lain : Koto, Piliang, Chaniago, Sikumbang, Melayu, Solo, Dalimo, Kampai, dsb. Masyarakat di Flores, yaitu suku Ngada juga menggunakan sistem Matrilineal.

Gb.2 Suku Batak salah satu suku diIndonesia yang memakai sistem patrilineal

d. Diferensiasi Agama

Menurut Durkheim agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Agama merupakan masalah yang essensial bagi kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan seseorang yang dianggap benar. Keyakinan terhadap agama mengikat pemeluknya secara moral. Keyakinan itu membentuk golongan masyarakat moral (umat). Umat pemeluk suatu agama bisa dikenali dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadah, dan sebagainya. Jadi diferensiasi agama merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan agama atau kepercayaannya.

1) Komponen-komponen Agama

• Emosi keagamaan, yaitu suatu sikap yang tidak rasional yang mampu menggetarkan jiwa misalnya sikap takut bercampur percaya.

• Sistem keyakinan, terwujud dalam bentuk pikiran/gagasan manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan dalam wujud alam gaib/ kosmologi, masa akhirat, cincin sakti, roh nenek moyang, dewa-dewa dan sebagainya.

• Upacara keagamaan, yang berupa bentuk ibadah kepada Tuhan, dewa-dewa dan roh nenek moyang

• Tempat ibadah, seperti Mesjid, Gereja, Pura, Wihara, Kuil, Klenteng.

• Umat, yakni anggota salah satu agama yang merupakan kesatuan sosial

2) Agama dan Masyarakat

Dalam perkembangannya agama mempengaruhi masyarakat dan demikian juga masyarakat mempengaruhi agama atau terjadi interaksi yang dinamis. Di Indonesia kita mengenal agama Islam, agama Katolik, Protestan, Budha dan Hindhu. Dusamping itu berkembang pula agama atau kepercayaan lain, seperti Khong Hu Chu, Aliran Kepercayaan, Kaharingan dan kepercayaan-kepercayaan asli lainnya.

Gb. 3 Di sinilah berbagai umat melaksanakan ibadahnya

e. Diferensiasi Profesi (pekerjaan)

Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai umber penghasilan atau mata pencahariannya. Deferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat didasarkan ada jenis pekerjaan atau profesinya biasanya berkaitan dengan keterampilan khusus. Misalnya guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara,suka membimbing, sabar, dsb. Berdasarkan perbedaan profesi kita mengenal kelompok masyarakat, berprofesi seperti guru, dokter, pedagang, buruh, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya.

Perbedaan profesi biasanya juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya:perilaku seorang guru akan berbeda dengan seorang dokter ketika keduanya melaksanakan pekerjaannya.

f. Diferensiasi Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan seks atau jenis kelamin (perbedaan biologis). Perbedaan biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu, terdapat kelompok masyarakat laki-laki atau pria dan kelompok perempuan atau wanita.

g. Diferensiasai Asal Daerah

Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota. Terbagi menjadi:

- masyarakat desa : kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa;

- masyarakat kota : kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota.

Perbedaan orang desa dengan orang kota dapat kita temukan dalam hal-hal

berikut ini :

- perilaku

- tutur kata

- cara berpakaian

- cara menghias rumah, dsb.

h. Diferensiasi Partai

Demi menampung aspirasi masyarakat untuk turut serta mengatur negara/ berkuasa, maka bermunculan banyak sekali partai. Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatannya mengatur kekuasaan negara, yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seazas, seideologi dan sealiran.

5. SEBAB-SEBAB TERJADINYA STRATIFIKASI SOSIAL

Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat/seseorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah.

Seseorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat/ketua atau pemimpin pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat yang tidak mempunyai tugas apa-apa. Karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdiannya seseorang bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi, misalnya pahlawan, pelopor, penemu, dan sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan ketrampilan seseorang dalam pekerjaan tertentu dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai ketrampilan apapun.

6. PROSES TERJADINYA STRATIFIKASI SOSIAL

Stratifikasi sosial terjadi melalui proses sebagai berikut:

a. Terjadinya secara otomatis, karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir. Misalnya, kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat.

b. Terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti : pemerintahan, partai politik, perusahaan, perkumpulan, angkatan bersenjata.

7. KRITERIA DASAR PENENTU STRATIFIKASI SOSIAL

Kriteria atau ukuran yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan para anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adalah sebagai berikut :

a. Kekayaan

Kekayaan atau sering juga disebut ukuran ekonomi. Orang yang memiliki harta benda berlimpah (kaya) akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang miskin.

b. Kekuasaan

Kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan sosial atas, sebaliknya orang yang tidak mempunyai kekuasaan berada di lapisan bawah.

c. Keturunan

Ukuran keturunan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan berdasarkan golongan kebangsawanan atau kehormatan. Kaum bangsawan akan menempati lapisan atas seperti gelar :

- Andi di masyarakat Bugis,

- Raden di masyarakat Jawa,

- Tengku di masyarakat Aceh, dsb.

d. Kepandaian/penguasaan ilmu pengetahuan

Seseorang yang berpendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaan atau yang memiliki keahlian/profesional dipandang berkedudukan lebih tinggi, jika dibandingkan orang berpendidikan rendah. Status seseorang juga ditentukan dalam penguasaan pengetahuan lain, misalnya pengetahuan agama, ketrampilan khusus, kesaktian, dsb.

8. SIFAT STRATIFIKASI SOSIAL

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sifatnya pelapisan sosial dibedak menjadi sistem pelapisan sosial tertutup, sistem pelapisan sosial terbuka, dan sistem pelapisan sosial campuran.

a. Stratifikasi Sosial Tertutup (Closed Social Stratification)

Stratifikasi ini adalah stratifikasi dimana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas tetapi sangat terbatas pada mobilitas horisontal saja.

Contoh:

- Sistem kasta. Kaum Sudra tidak bisa pindah posisi naik di lapisan Brahmana.

- Rasialis. Kulit hitam (negro) yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah kedudukan di posisi kulit putih.

- Feodal. Kaum buruh tidak bisa pindah ke posisi juragan/majikan.

b. Stratifikasi Sosial Terbuka (Opened Social Stratification)

Stratifikasi ini bersifatdinamis karenamobilitasnya sangatbesar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horisontal.

Contoh:

- Seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, atau sebaliknya.

- Seorang yang tidak/kurang pendidikan akan dapat memperolehpendidikan asal ada niat dan usaha.

c. Stratifikasi Sosial Campuran

Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya,seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta.

9. Fungsi Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut :

a. Distribusi hak-hak istimewa yang obyektif, seperti menentukan penghasilan,tingkat kekayaan, keselamatan dan wewenang pada jabatan/pangkat/ kedudukan seseorang.

b. Sistem pertanggaan (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut prestise dan penghargaan, misalnya pada seseorang yangmenerima anugerah penghargaan/ gelar/ kebangsawanan, dan sebagainya.

c. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi,keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang atau kekuasaan.

d. Penentu lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan, seperti tingkah\ laku, cara berpakaian dan bentuk rumah.

e. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan.

f. Alat solidaritas diantara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut: ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya.

Bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial adalah diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa (etnis), diferensiasi klen (clan), diferensiasi agama, diferensiasi profesi (pekerjaan), diferensiasi jenis kelamin, diferensiasai asal daerah, diferensiasi partai.

Kriteria dasar penentu stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, kepandaian/penguasaan ilmu pengetahuan. Sifat stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial tertutup (closed social stratification), stratifikasi sosial terbuka (opened social stratification)Stratifikasi Sosial Campuran

Daftar Pustaka

Drs. Nursal Luth & Drs. Daniel Fernandez.1989. Sosiologi dan Antropologi jilid 1.PT. Galaxy Puspa Mega : Jakarta

Drs. Nursal Luth.1992. Kamus Sosiologi dan Antropologi. PT. Galaxy Puspa Mega : Jakarta.

http://www.dikmenum.go.id/elearning/bahan/kelas2/images/DIFERENSIASI%20SOSIAL%20DAN%20%20SRATIFIKASI%20SOSIAL.pdf

http://rapolo.wordpress.com/2008/05/04/kosmologi-masyarakat-batak/

Kosmologi Masyarakat Batak

Antara berpuluh-puluh suku kaum bangsa Melayu di Nusantara, masyarakat Batak adalah yang paling unik dengan sejarah budaya dan agama yang melingkarinya. Keunikan ini bukan sahaja kerana masyarakat Batak disinonimkan sebagai ‘masyarakat Kanibal’ tetapi kerana masyarakat Batak mempunyai budaya dan tamadun yang tinggi disebalik amalan kanibalistik.

Tradisi masyarakat Batak di Nusantara mempunyai sejarah yang lama, menjangkau jauh sehingga lebih kurang 300 SM hingga 600 SM, bertumpu di Sumatra, Indonesia. Pada peringkat awal (abad pertama) Sumatra di kenali sebagai Swarnabumi (bumi emas) oleh pedagang India - sejajar dengan penjumpaan emas di sini. Minat pedagang India terhadap emas menyebabkan pedagang-pedagang ini berbaik-baik dengan masyarakat pribumi - Batak. Dari semasa kesemasa, adat dan budaya pedagang India dihamparkan kepada masyarakat Batak yang menerimanya dengan mudah. Dalam sedikit masa, budaya masyarakat Batak banyak meresap budaya dan adat Hindu.

Sehingga kini masyarakat Batak paling banyak terdapat di Sumatra, terutamanya di kawasan Tapanuli. Disamping Sumatra masyarakat Batak juga menghuni kawasan-kawasan lain Nusantara, terutamanya Pulau Jawa dan kepulauan lain Indonesia, Semenanjung Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, Filipina, Sulawesi dan sebagainya. Pola pergerakan masyarakat Batak dari Sumatra ke kawasan-kawasan lain di Nusantara dipengaruhi oleh dua faktor. Pertamanya, kedatangan penjajah barat ke Nusantara pada abad ke-17 dan keduanya, ‘adat merantau’ yang merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Batak.

Sebagai konsekuen penjajahan, sebilangan masyarakat Batak menjadi hamba abdi yang dijual dalam pasaran. Pada abad ke 19, penjualan hamba Batak adalah ghalib di Sumatra dan Nusantara umumnya. Lebih kurang 300 hingga 600 hamba Batak dijual di Singapura dan Pulau Pinang setiap tahun oleh Inggeris. Apa yang menarik ialah hamba-hamba Batak ini dijual oleh masyarakat Batak sendiri kepada Inggeris di Sumatra yang kemudiannya dijual di tempat-tempat lain.

Hasil daripada proses migrasi hamba Batak, berkembanglah populasi Batak di Malaysia, terutamanya di kawasan Utara Semenanjung Malaysia. Diskripsi fizikal masyarakat Batak yang gelap, berbadan tegap dan berambut kerinting dapat dikesan di Utara Semenanjung sehingga kini.

Namun dari segi keagamaan dan kepercayaan, masyarakat Batak di Malaysia sudah terpisah sama sekali daripada ikatan adat dan kepercayaan masyarakat Batak di Sumatra yang masih bersifat animistik dan Javaistik. Superioriti ‘adat’ digantikan dengan ‘agama Islam’ bagi masyarakat Batak di Malaysia. Natijahnya, corak hidup dan pemikiran masyarakat Batak di Malaysia, baik di Pulau Pinang, Perak, Pahang mahupun Kelantan tidak lagi merefleks budaya dan adat masyarakat Batak asal dari Sumatra.

Kajian ini menumpu kepada gambaran kosmologi Batak Sumatra, sebagai representatif masyarakat Batak Nusantara. Kosmologi masyarakat Batak di Malaysia adalah tidak lain daripada kosmologi Islam.

Berbalik kepada perkembangan budaya Batak. Menurut Edwin M. Loeb dalam bukunya ‘Sumatra : Its History and People’, masyarakat Batak mewarisi tradisi yang berupa adunan budaya setempat dengan agama-agama besar dunia yang merebak ke kawasan ini sejak abad pertama lagi. Hinduisme, Buddhisme, Islam, Kristianiti dan Taoisme, semuanya sampai ke Sumatra dahulu sebelum merebak ke tempat-tempat lain di Indonesia dan kepulauan Melayu yang lain.

Kehadiran budaya Hindu pada persekitaran abad pertama disusuli dengan kedatangan agama Buddha yang bersinskrit dengan agama Hindu dan kepercayaan lokal. Kemasukan Islam pada persekitaran abad ke 8 hingga 13 makin merencahkan lagi agama masyarakat Batak dan Sumatra umumnya, yang sudah
sedia bersinskrit dengan unsur-unsur lokal, Hinduisme dan Buddhoisme. Hasilnya, lahirlah ‘adat’, fenomena yang penting dalam kehidupan masyarakat Batak berbanding epistomologi agama.

Adalah tidak keterlaluan untuk dinyatakan bahawa masyarakat Batak secara umumnya memperolehi hampir kesemua fahaman spiritualnya dari India, terutamanya Hinduisme. Fahaman Hindu- Batak (pengadunan Hinduisme dengan kepercayaan lokal) kemudiannya merebak ke tempat-tempat lain di Indoensia.

Kata Loeb, antara beberapa elemen Hindu yang terdapat dalam kepercayaan Batak ialah idea ‘Pencipta’ dan ‘ciptaan’, stratifikasi syurga (langit), kebangkitan syurga (langit), nasib atau kedudukan roh selepas seseorang meninggal dunia, pengorbanan binatang, dan shamanisme (trans atau rasuk) sebenar-benarnya.

Fahaman keagamaan masyarakat Batak dapat dibahagikan kepada 3 bahagian: Kosmologi dan kosmogoni - dunia Tuhan (kedewaan) Konsep penduduk asal tentang roh. Kepercayaan tentang hantu, iblis dan nenek moyang.

Stratifikasi fahaman agama seperti di atas mirip kepada salah satu daripada fahaman Hindu. Orang Batak membahagikan kosmologinya kepada 3 bahagian. Bahagian atas adalah tempat bagi Tuhan dan Dewa. Bahagian tengah (dunia) untuk manusia dan bahagian bawah (bawah bumi) untuk yang mereka yang telah
mati - hantu, syaitan, iblis dan sebagainya.

Masyarakat Batak mempercayai kewujudan banyak Tuhan. Tuhan yang paling besar atau tertinggi kedudukannya ialah ‘Mula djadi na bolon’ - permulaan awal dan maha, atau ‘dia yang mempunyai permulaan dalam diriNya’. Konsep ini mempunyai persamaan dengan konsep ‘Brahman’ atau kala purusha Hindu.

‘Mula djadi na bolon’ berbentuk personal bagi masyarakat Batak dan tinggal di syurga yang tertinggi. Ia juga dihadiri oleh atribut-atribut ‘maha kebal’(immortality) dan ‘maha kuasa’ (omnipotence), justeru berupa pencipta segala-galanya dalam alam termasuk Tuhan. Dalam kata lain Mula djadi na bolon hadir dalam segala ciptaan.

Bersama-sama konsep Muladjadi na bolon - Tuhan Yang Maha Besar, masyarakat Batak secara pragmatiknya akrab dengan konsep Debata na tolu (Tiga Tuhan) atau apa yang dipanggil Tri-Murti atau Trinity dalam kosmologi Hindu.

Tiga prinsipal yang mewakili Debata na tolu ialah Batara Guru, Soripada dan Mangalabulan. Batara Guru disamakan dengan Mahadewa (Shiva) manakala Soripata disamakan dengan Maha Vishnu. Hanya Mangalabulan mempunyai sejarah kelahiran yang agak kabur dan tidak memperlihatkan persamaan dengan
imej-imej kosmologi Hindu.

Antara tiga pinsipal ini, Batara Guru mempunyai kedudukan yang tinggi dan utama dikalangan masyarakat Batak, kerana sifatNya sebagai pencipta dan pada masa yang sama, hero kebudayaan yang mengajar kesenian dan adat kepada masyarakat Utara Sumatra ini.

Mangalabulan sebaliknya adalah prinsipal yang agak kompleks kerana disebalik merahmati dan menunaikan kebaikan dan kebajikan, Mangalabulan juga melakukan kejahatan atas permintaan, lantas menjadi Tuhan pujaan dan penaung bagi perompak dan pencuri - penjenayah secara umumnya.

Disamping tiga prinsipal utama ini - Debata na tolu, masyarakat Batak juga mempunyai banyak debata atau Tuhan yang lebih rendah stratifikasinya, misalnya debata idup (Tuhan Rumah), boraspati ni tano (spirit bumi/tanah) dan boru saniang naga (spirit air), Radja moget pinajungan (penjaga pintu syurga), Radja Guru (menangkap roh manusia) - tugasnya sama seperti malaikat Izarail dalam epistomologi Islam atau Yama dalam Hinduisme.

Debata adalah derivasi Sanskrit, deivatha. Dalam epistomologi Batak, debata mewakili Tuhan.Masyarakat Batak, seperti masyarakat Hindu, menerima kehidupan dalam nada dualiti. Kebaikan dan kejahatan saling wujud dalam kehidupan, dengan kebaikan menjadi buruan ultimat manusia.

Prinsipal jahat bagi masyarakat Batak ialah Naga Padoha, prinsipal yang terdapat pada aras paling bawah dalam hieraki tiga alam - iaitu di bawah bumi. Bersama-sama Naga Padoha ialah cerita bagaimana anak Batara Guru, Baro deak pordjar yang enggan mengadakan hubungan dengan Mangalabulan di langit, turun ke lautan primodial (sebelum bumi dicipta). Apabila Batara Guru mengetahui insiden ini, dia menghantar segenggam tanah melalui burung layang-layang yang diletakkan pada lautan primodial. Hasilnya terjadilah
bumi. Kemudian, dicipta pula tumbuhan, binatang dan haiwan. Hasil daripada hubungan anak Batara Guru dengan seorang hero dari langit (dihantar oleh Batara Guru) lahir generasi manusia.

Naga Padaho yang asalnya berkedudukan di lautan primodial telah disempitkan kedudukannya kerana pembentukkan dan perkembangan bumi dari semasa ke semasa. Kerana kesempitan ini, setiap pergerakkan Naga Padaho mengakibatkan gempa bumi. Mitologi ini selari dengan konsep fatalistik Batak bahawa dunia
akan hancur pada satu masa nanti, apabila Naga Padaho berjaya membebaskan diri daripada himpitan Batara Guru.

Lee Khoon Choy, dalam bukunya Indonesia Between Myth and Reality mempunyai cerita asal usul dunia yang berbeza. Menurut Lee, pada awalnya terdapat satu Tuhan iaitu Ompung Tuan Bubi na Bolon - Tuhan omnipresent dan omnipotent. Ompung bermakna ‘moyang’. Semasa dia, Ompung Tuan Bubi na Bolon bersandar pada sebatang pohon banyan (beringin atau wiringin), ranting yang reput patah dan jatuh ke dalam laut. Ranting reput ini menjadi ikan dan hidupan air yang lain. Kemudian jatuh lagi ranting dan terciptalah serangga. Ranting ketiga yang jatuh membentuk binatang seperti rusa, monyet, burung dan
sebagainya. Ini disusuli dengan penciptaan kerbau, kambing, babi hutan dan sebagainya.

Hasil daripada perkhawinan dua ekor burung yang baru dicipta iaitu Patiaraja (lelaki) dan Manduangmandoing (perempuan) bermulanya kelahiran manusia daripada telur Manduangmandoing ketika berlakunya gempa bumi yang dasyat.

Meskipun berbeza dengan Loeb, mitos asal usul yang dibawa oleh Lee memperlihatkan persamaan pada dasarnya- asal usul manusia daripada telur dan pengaruh gempa bumi (karenah Naga Padoha).
Dilihat dari mata kasar, kisah asal usul ini berupa mitos yang tidak dapat diterima akal tetapi kekayaan mitos ini ialah, ia juga berupa alegori yang kaya dengan persoalan mistisisme, apabila dilihat dari perspektif intrinsik - hampir sama seperti peperangan dalam Mahabaratha dan Ramayana.
Apabila dikiaskan dengan mistisisme Hindu-Buddha, Naga padoha adalah tidak lain daripada Kundalini yang berkedudukan di tengah-tengah jasad manusia (dekat anus).

Dalam epistomologi Vaishnava (salah satu daripada aliran Hindu), avatara Maha Vishnu - Krishna Paramatma berlawan dengan Naga Kaliya, yang akhirnya tunduk kepada Krishna Paramatma. Secara intrinsik, alegori ini mengisahkan kejayaan Krishna Paramatma menawan nafsu (dilambangkan oleh naga/ular). Kalau Naga Padoha adalah Kundalini, bumi adalah jasad mansia, manakala Batara Guru adalah roh atau debata atau tondi yang hadir bersama-sama manusia apabila dicipta. Simbologi Naga (Ular) dalam mitologi Batak adalah universal sifatnya. Dalam epistomologi agama-agama Semitic, kita dapati watak ular diberikan pewarnaan hitam(jahat). Kisah pembuangan Adam dan Hawa (Eve) ke bumi adalah akibat hasutan ular terhadap Hawa yang kemudiannya menggoda Adam dengan kelembutannya.

Ironinya, masyarakat Batak percaya suatu masa nanti dunia akan hancur apabila Naga padoha bangun memberontak. Tetapi, selagi rahmat dan bimbingan Batara Guru masih ada pada manusia, selagi itu mereka akan dapat menundukkan Naga Padoha dan hidup dalam harmoni. Tidak hairanlah sekiranya Batara Guru
menjadi debata paling popular bagi masyarakat Batak dan Indonesia umumnya.

Koding, seorang lagi sejarahwan berpendapat terdapat banyak elemen identikal diantara mitologi Batak dengan Hindu. Boru deak pordjar - anak Batara Guru adalah Dewi Saraswati dalam Hinduimse. Batara Guru di samakan dengan Mahadewa (Shiva) dan juga dengan Manu - manusia pertama di bumi. Brahma dipersonifikasikan dengan watak Svayambhu - dia yang wujud daripada dirinya sendiri.

‘Telur dunia emas’ dari mana asalnya Svayambhu sebagai Brahman dan mencipta manusia dan Tuhan (tradisi Hindu), diubahsuai dalam mitologi Batak kepada tiga biji telur, dari setiap satunya lahir satu Tuhan. Justeru, ayam (manuk) yang melahirkan telur ini dianggap utama dalam kedudukan mitologi spiritual masyarakat Batak. Telur manuk (ayam) ini, dalam tradisi Tantrik dipanggil salangram atau speroid kosmik.
‘Roh’ adalah elemen terpenting agama dan adat masyarakat Batak. Konsep supernatural (mana) pula, hampir-hampir tidak wujud di sini. Konsep yang dominan dikalangan masyarakat Batak ialah tondi. Menurut Warneck, otoriti unggul kajian tentang masyarakat Batak, tondi ialah ‘spirit’ (tenaga halus), ‘roh manusia’, ‘individualiti manusia’ yang wujud sejak manusia berada dalam rahim ibunya lagi. Pada ketika ini ia menentukan masa depan anak yang bakal dilahirkan itu.

Tondi wujud hampir kepada badan dan sesekala meninggalkan badan. Peninggalan tondi menyebabkan orang berkenaan jatuh sakit. Justeru itu, pengorbanan dilakukan oleh seseorang untuk menjaga tondinya agar sentiasa berada dalam keadaan baik .Semua orang mempunyai tondi tetapi kekuasaan tondi berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain. Hanya tondi tokoh-tokoh besar dan utama kedudukannya dalam masyarakat mempunyai sahala - kuasa supernatural (luar biasa atau semangat/keramat). Rasional kepada perbezaan ini sama dengan konsep fatalistik Hindu, yang beranggapan bahawa segala kecelakaan hidup telah ditetapkan sebelum lahir lagi dan tidak boleh dihindari. Kerana kelahiran adalah dalam kedudukan yang baik maka tondinya juga akan berada dalam kedudukan yang baik (berkuasa).

Bilangan tondi yang terdapat pada seseorang bervariasi daripada satu dan tujuh. Sebahagian masyarakat Batak percaya bahawa setiap orang hanya mempunyai satu tondi manakala sebahagian lain mengangkakan tujuh tondi bagi setiap individu.

Konsep lain berkaitan dengan tondi ialah begu (hantu atau iblis).

Begu ialah tondi orang mati. Bukan semua tondi adalah begu . Tondi yang natural tanpa perkaitan dengan kejahatan dikenali sebagai samaon. Setapak lebih tinggi daripada samaon ialah semangat atau debata (sama tahapnya dengan Tuhan) yang bervariasi mengikut fungsi dan kekuasaannya.
Shamanisme - tradisi menurunkan roh atau tondi orang yang sudah mati kedalam tubuh orang lain (yang masih hidup) yang dilakukan semata-mata untuk berkomunikasi dengan roh orang-orang yang sudah mati adalah tradisi yang paling popular di Utara Sumatra. Shaman (orang yang dituruni tondi atau ‘si baso’) terdiri daripada kedua-duanya, lelaki dan perempuan. Masyarakat Batak primitif yang tidak akrab dengan shamanisme (terutamanya di kepulauan Barat Sumatra) bergantung kepada dukun (seer - bahasa Inggeris atau ‘kavi’ - bahasa Sanskrit). Bezanya dukun dengan shaman, tondi (juga debata dan spirit) berkomunikasi secara personal dengan dukun. Dukun kemudian akan menyampaikan mesej wujud halus
(tondi, debata dan spirit) atau mengubat pesakit mengikut pesanan wujud halus.

Shaman pula hanya berfungsi sebagai media untuk membolehkan tondi berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin berurusan dengannya. Perhubungan ‘tondi’ dengan orang yang memanggilnya adalah langsung, berbeza dengan hubungan melalui dukun (orang ketiga).

Dukun Batak biasanya lelaki dan dikenali sebagai datu. Meskipun dukun Batak tidak mempunyai satu sistem atau institusi bagi melatih datu - kelompok masyarakat ini menjadi penjaga dan bertanggungjawab memperturunkan ritual esoterik dan pembelajaran (spiritual) Hindu dan lokal dari generasi ke generasi. Seperkara yang menarik pada amalan masyarakat Batak ialah konsep melihat kehidupan pada detik ‘kini dan sini’(here and now). Mereka percaya tondi yang ada pada mereka perlu dijaga dan dihidupi dengan sebaik-baiknya di sini (dunia) dan kini (sekarang). Mereka tidak menunggu bagi masa akan datang untuk mendapat balasan. Konsep ini meskipun boleh dilihat dari perspektif eksistensialis, juga boleh dilihat dari sudut mistisisme.

Hampir kesemua aliran mistis (biar agama apa sekalipun) menekankan umatnya agar menghidupi kehidupan dengan sebaik mungkin. Biasanya, jalan tengah digunakan, yakni bukan bersandar kepada semalam yang sudah berlalu dan esok yang belum pasti, tetapi menghidupi detik-detik kini dalam nada ke’sahaja’an. Konsep roh di kalangan masyarakat Batak berligar kepada ‘tenaga’ atau ‘kuasa’. Tenaga ini sekiranya berada dalam keadaan harmonis akan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya kalau dihampakan atau dimurkakan, akan memberi kesan buruk kepada kehidupan manusia dan alam.

Meski banyak mendapat pengaruh agama Hindu, kepercyaan masyarakat Batak mempunyai elemen lokalnya yang tersendiri seperti konsep tondi. Tondi masyarakat Batak tidak boleh disempitkan sebagai aura - lilitan tenaga yang sentiasa ada dikeliling manusia. Malah tondi juga tidak boleh dirumuskan sebagai roh yang terdapat dalam jasad manusia. Tondi adalah adunan beberapa fahaman daripada beberapa tradisi yang kemudiannya membentuk tradisi kosmologi Batak yang unik.

Entri ini ditulis oleh rap olo dan dikirimkan oleh Mei 4, 2008 at 7:02 am dan disimpan di bawah Adat Toba, Budaya dan Adat Batak, Kosmologi Masyarakat Batakdengan pengait kata (tags) Batak, Batara Guru, Boraspati, datu, debata idup, Debata na tolu, Mangalabulan, Mula djadi na bolon, Naga Padoha, Radja Guru, Radja moget, Saniang Naga, Soripada, Tondi. Tandai permalink. Telusuri setiap komentar di sini dengan RSS feed kiriman ini. Tulis komen atau tinggalkan trackback: URL Trackback.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Eksekutif Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia

2008-05-29T02:49:00.000-07:00

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Eksekutif Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Bagian I)

Dikirim/ditulis pada 15 November 2007 oleh Yed Imran

ARTIKEL HUKUM TATA NEGARA

Oleh : Yed Imran
[Dengan tdk mengurangi rasa hormat redaksi kepada penulis, karena tulisan ini sedikit panjang maka redaksi memecahnya menjadi beberapa bagian]

Pendahuluan
Perbedaan pandangan mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia selalu menjadi topik pembahasan yang menarik, bahkan UUD 1945 belum memberikan batasan yang jelas antara wewenang lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Fenomena yang terjadi selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat kepada lembaga eksekutif. Pada saat itu, posisi presiden sebagai eksekutif dalam sistem presidensiil[1] yang tidak jelas batasan kewenangannya semakin cenderung mendorong kearah yang negatif, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

UUD 1945 memberikan wewenang tertentu kepada presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun demikian, pemberian wewenang tersebut tidak diikuti dengan batasan-batasan terhadap penggunaannya. Soekarno, mantan presiden pertama RI, dalam rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa UUD 1945 adalah “UUD Kilat.”[2] Hal ini dikarenakan mendesaknya keinginan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu sehingga infrastruktur bagi sebuah negara yang merdeka harus segera disiapkan. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan UUD 1945 menjadi UUD yang singkat dan sangat multi interpretatif. Pada masa damai dan tenteram, upaya politik untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 sendiri (Pasal 3 juncto Aturan Peralihan, butir 2), juga tidak diikuti oleh upaya lembaga legislatif untuk membuat ketentuan lebih lanjut terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. Tidak banyak pasal dalam UUD 1945 yang telah diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya dan pasal-pasal yang mengatur mengenai wewenang presiden sebagai kepala negara merupakan beberapa diantaranya.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar oleh UUD 1945, dimana pada masa awal pemerintahan, kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya sekedar berdasarkan Pasal 4, 5 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 saja, tetapi juga berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan yang berbunyi: “Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijlankan oleh President dengan bantuan sebuh Komite Nasional”[3]. Sebagai akibat dari ketentuan peralihan tersebut, presiden dengan sah dapat bertindak sebagai dictator karena bantuan Komite Nasional sama sekali tidak dapat diartikan suatu pengekangan atas kekuasaannya.[4]

Kemudian dalam pelaksanaan pada masa orde baru, ternyata kekuasaan-kekuasaan lembaga eksekutif ini telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat itu masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena tiga hal, yakni: Pertama, besarnya kekuasaan presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Padahal hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa sehingga memerlukan adanya kontrol, misalnya pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet, wewenang untuk menyatakan perang, dan lain-lain. Kedua, fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya sehingga menimbulkan sensitivitas dalam tubuh masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden. Ketiga, berkaitan erat dengan yang kedua, sensitivitas ini juga didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfir reformasi yang tengah berjalan pada saat ini.

Diskusi dan kajian tentang negara di Indonesia pada umumnya didominasi oleh pendapat kuat yang beranggapan bahwa negara merupakan sebuah lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdi pada kepentingan umum. Kepercayaan yang tulus pada hal ideal ini mungkin yang mendasari pendapat-pendapat di atas, yang oleh para pejabat negara ini kemudian diturunkan menjadi jargon-jargon "demi kepentingan umum", "pembangunan untuk seluruh masyarakat" dan lain sebagainya. Namun pada kenyataan di lapangan, terjadi banyak hal yang tidak membuktikan anggapan ideal tersebut. Negara yang identik dengan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton, cenderung untuk korup, dalam arti menyimpangi kekuasaanya (abuse of power). Negara ternyata juga memiliki kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan sendiri yang terkadang justru merugikan kepentingan umum.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kekuasaan presiden yang besar yang diberikan oleh UUD 1945 selama masa keberlakuannya, cenderung dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk kepentingan-kepentingan politiknya sendiri. Kekuasaan Presiden ini kemudian hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan politik golongan tertentu yang pragmatis sifatnya atau paling tidak mengeliminasi kepentingan demokratisasi di Indonesia.

Kekuasaan negara yang tidak terkontrol di Indonesia sebagai akibat dari terpusatnya kekuasaan itu pada satu orang dan segala implikasi negatifnya, tampaknya mengharuskan bangsa ini untuk mengkaji ulang konsep kekuasaan presiden yang sangat besar tesebut. Pandangan negara netral dan paham integralistik, yang biasanya melegitimasi konsep tersebut, sepertinya juga tidak dapat lagi dipergunakan untuk menjawab kenyataan-kenyataan empiris yang terjadi di negara ini. Seluruh hal tersebut, ditambah dengan adanya tuntutan demokratisasi di segala bidang yang sudah tidak mungkin ditahan lagi, mengartikan bahwa sudah saatnya kekuasaan presiden yang sangat besar harus dibatasi.

Setelah dilakukannya perubahan/amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR dalam era reformasi maka kekuasaan-kekuasaan presiden yang selama beberapa dekade tersebut sangat besar mulai dibatasi. Pembatasan ini dilakukan guna terciptanya suatu prinsip mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara sehingga tercerminnya suatu bentuk konsep kedaulatan negara.[5]
Penulisan ini ingin membahas tentang kekuasaan Presiden RI, khususnya kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Kekuasaan sebagai kepala negara oleh beberapa pakar hukum tata negara dikonsepkan secara berbeda-beda. Padmo Wahjono salah satunya menyatakan kekuasaan presiden sebagai kepala negara secara sempit, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan peraturan perundang-undangan dalam hal pengangkatan-pengangkatan, adalah kekuasaan/kegiatan yang bersifat administratif, karena didasarkan atau merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau advis suatu lembaga tinggi negara lainnya.[6] Konstitusi sebagai aturan dasar atau pokok dasar dalam berkehidupan di suatu negara memberikan suatu kontribusi sebagai kontrak sosial dalam berketatanegaraan.

Penyerahan kedaulatan oleh rakyat melalui perwakilannya kepada penguasa harus dibuat aturan-aturan main yang jelas sehingga diharapkan penguasa memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kekuasaannya agar tidak disalahgunakan. Peran saling kontrol dan antar lembaga eksekutif dan legislatif diharapkan membawa sistem presidensiil UUD 1945 lebih menjamin pemerintahan yang stabil.[7] Hukum bukanlah sekedar bunyi aturan. Hukum mencakup juga kenyataan. Bahkan kenyataaan (law in action) dapat mengesampingkan aturan hukum yang bersifat formal (law in books).[8]

Arus globalisasi yang kian cepat bergerak menyebabkan ekskalasi kondisi politik, ekonomi, sosial dan lain-lain juga senantiasa berubah mengikuti perkembangan mutakhir. Hal ini juga mewajibkan untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tetap berfungsi secara wajarbaik sebagai instrument penjaga ketertiban maupun sebagai pendorong perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini pun tidak menutup pula terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Pergeseran kekuasaan antara eksekutif dan legislatif makin terjadi untuk menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang demokratis. Makalah ini mencoba berfokus menguraikan kekuasaan lembaga eksekutif. Dengan demikian, dalam makalah ini akan memaparkan dan menganalisis bentuk-bentuk/macam-macam kekuasaan Presiden selain sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan, yang secara normatif didasarkan pada UUD 1945.

Pokok Permasalahan dan Tujuan Penulisan
Sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan diatas maka dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang dianggap mendasar bagi pelaksanaan kekuasaan presiden tersebut, yaitu:
Apa saja macam kekuasaan presiden RI dalam hukum positif Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen?
Sistem dan mekanisme apa yang dibutuhkan untuk mengurangi kecenderungan penyimpangan kekuasaan dari pelaksanaan kekuasaan tersebut?
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
Memberikan gambaran tentang konsep-konsep dan dasar hukum kekuasaan presiden RI.
Menganalisis secara konseptual mekanisme pelaksanaan kekuasaan presiden RI yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia.
Mengemukakan rekomendasi terhadap batasan-batasan pelaksanaan kekuasaan presiden RI di masa mendatang.

PEMBAHASAN
Sejak beralihnya suatu rezim dari otoritarianisme ke demokrasi telah mengalami perubahaan tatanan politik yang diformat dalam tatanan yuridis ketatanegaraan maka pada tahap inilah pendekatan yuridis terhadap politik melahirkan hukum tata negara atau yang disebut sebagai hukum konstitusi.[9] Hukum konstitusi merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.[10] Dengan demikian, politik hukum tentang tatanan bernegara bangsa Indonesia termuat dalam konstitusi sehingga dapat dikatakan bahwa tatanan kehidupan politik yang beradab dan demokratis harus dimulai dan dikonstruksikan dalam konstitusi (everything is started from the letters of constitution).

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia merupakan suatu dokumen hukum dan hukum dasar yang harus dijadikan pegangan dalam prinsip penyelenggaraan bernegara.[11] Sebagai dokumen hukum, UUD 1945 merupakan suatu pernyataan kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Sedangkan sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan basic rule dalam proses kehidupan berketatanegaraan bagi tiap-tiap lembaga kekuasaan yang menjalankan fungsinya masing-masing menurut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Diantara ketiga lembaga kekuasaan yang menyelenggarakan negara tersebut, terdapat satu lembaga negara yang berfungsi menjalankan pemerintahan yaitu lembaga eksekutif. Lembaga ini lazim dikenal sebagai kepresidenan. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yakni Presiden dan Wakil Presiden.[12] Oleh sebab itu, pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil.

Sistem presidensiil ini pun sifatnya tidak murni karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu tercermin dalam konsep pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, yang termasuk kedalam pengertian lembaga parlemen. Dengan demikian, UUD 1945 menetapkan adanya fungsi sistem pemisahan kekuasaan sebagai adanya mekanisme kontrol antara kedua lembaga tersebut agar tercipta dan terselenggaranya pemerintahan yang kuat dan stabil.
Bahwa sistem UUD 1945 menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan stabil. Untuk mencapai maksud tersebut, UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip:[13]

Sistem eksekutif tunggal bukan kolegial. Dengan sistem ini penyelenggaraan dan kendali pemerintahan ada pada satu tangan, yaitu Presiden.[14]
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan (chief executive), disamping sebagai kepala negara (head of state).
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada. MPR.[15]
Selain wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan (disamping wewenang yang dilakukan bersama DPR membuat undang-undang).[16] Bahkan dengan alasan kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.[17]
Presiden dapat menolak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR. Hak tolak ini bersifat mutlak tanpa suatu mekanisme balances. Untuk menunjukan kehendak DPR sebagai perwujudan kedaulataan rakyat adalah yang supreme mestinya disediakan klausula untuk meniadakan penolakan Presiden (Pembatasan telah diatur dalam Perubahan Kedua, Pasal 20 ayat 5).[18]

Dalam praktek, sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan konstitusional Presiden makin kuat karena: Pertama, berkembangnya paham yang memberikan status tersendiri kepada Presiden sebagai Mandataris di samping sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Perkembangan Pemahaman ini didasarkan kepada bunyi Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan Presiden adalah Mandataris MPR.[19] Dengan paham ini, diterima pula pandangan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena sebagai Mandatarisi MPR. Disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 : “Presiden yang diangkat oleh Majelis.” Paham yang menempatkan mandataris sebagai institusi sendiri merupakan perluasan yang berlebihan. Yang dimaksudkan “mandataris” dalam Penjelasan adalah hanya sekedar menegaskan bahwa Presiden yang dipilih MPR menjalankan fungsi sebagai mandataris atau pemegang mandat MPR, sehingga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Jadi, sebutan mandataris melekat pada jabatan Presiden sebagai penyelenggara pemeritahan, bukan sebagai pranata tersendiri.

Kedua, Presiden dilekati dengan berbagai kewenangan khusus seperti sebagai penyelenggara pembangunan. Dengan ini seolah-olah Presiden mempunyai kualifikasi kewenangan lain selain sebagi penyelenggara pemerintah. Sedangkan penyelenggara pembangunan oleh Pemerintahan (Presiden) tidak lain dari fungsi pemerintahan itu sendiri yaitu menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[20]

Ketiga, Kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata (sekarang: TNI dan POLRI) diberi pengertian sebagai kewenangan efektif, bukan sekedar simbolik. Memang terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Presiden (kepala negara) sebagai pimpinan teritnggi angkatan perang. Pandangan pertama menganggapnya sebagai bersifat simbolik untuk menunjukan bahwa militer ada di bawah kendali pemerintahan sipil.[21] Pandangan lain mengatakan bahwa kedudukan Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata atau angkatan perang tidak hanya simbolik, tetapi efektif. Presiden dengan kuasa sendiri dapat mengerahkan angkatan perang untuk melakukan tindakan tertentu.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kuatnya kekuasaan Presiden (pemerintah) dalam penyelenggaraan negara bukan sekedar fakta, melainkan sebagai suatu yang inheren dengan sistem UUD 1945 beserta praktek ketatanegaraannya. Untuk menghindari keadaan “excessive” kekuasaan Presiden yang besar tersebut, dapat dikembangkan beberapa cara sebagai suatu praktek ketatanegaraan, antara lain :

Menjadikan BP MPR sebagai badan sehari-hari yang melakukan segala tugas MPR yang tidka sedan bersidang, kecuali wewenang menetapakn perubahan UUD, menetapakan GBHN, dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Tugas-tugas pengawasan konstitusional lainnya terhadap Presiden termasuk memperingatkan Presiden mengenai tugas-tugas konstitusionalnya dan berbagai tugas lain dapat dilaksanakan BP MPR. Meskipun DPR mempunyai wewenang pengawasan, pengawasan sehari-hari oleh MPR sendiri mempunyai arti hukum, politik, atau psikologis yang lebih kuat dari DPR, karena Presiden untergeordnet terhadap MPR sehingga ada unsur “atasan dan bawahan”. Sedangkan dengan DPR, Presiden neben. Artinya tidak tunduk dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.[22]
Penggunaan secara lebih efektif wewenang DPR untuk mengawasi Presiden baik yang bersifat preventif maupun repsesif. Hak-hak kontrol DPR harus dapat digunakan dengan tata cara yang lebih sederhana dan mudah, tidak berbelit-belit yang disertai persyaratan-persyaratan yang tidak mudah diwujudkan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi kontrol harus dilakukan dengan memperhatikan bentuk pemerintahan presidensial yang harus stabil, kekuasaan ekslusif Presiden yang dijamin UUD, dan “beleid” sebagai suatu kebebasan bertindak atas dasar “doelmatigheid” dan bukan “rechtmatigheid” belaka.
Hak anggaran DPR harus dapat digunakan secara lebih efektif sehingga seluruh aspek penyelenggaraan anggaran diketahui dan tunduk pada kehendak DPR.
Menciptakan praktek-praktek Checks and Balances secara lebih luas antara Presiden dengan alat perlengkapan negara lainnya. Hal ini dapat dilakukan antara lain :
a) Lebih mengefektifkan fungsi badan peradilan untuk menguji segala peraturan perundang-undangan, keputusan, atau tindakan pemerintahan terhadap UUD.
b) Lebih mengefektifkan DPA dengan mensyaratkan kewajiban Pemerintah untuk berkonsultasi dengan DPA sebelum suatu keputusan atau tindakan tertentu ditetapkan[23] (DPA ditiadakan berdasarkan perubahan keempat UUD 1945)
c) Hasil pemeriksaan BPK tidak hanya sebagai naskah untuk disampaikan kepada DPR atau kepada Presiden, tetapi dapat secara langsung diteruskan kepada pihak yang berwenang agar diadakan penyidikan dan penuntutan apaabila menemukan tindakan di bidang keuangan yang dapat dipidana atau dapat dikenai suatu tindakan administrasi.[24]

Lihat :
Bagian Ke II Tulisan Ini
Bagian Ke III Tulisan Ini (blm diupload)

ENDNOTE:
[1] Dalam sistem presidensiil, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah merupakan kedudukan yang menyatu dalam jabatan Presiden.

[2] Harun Alrasid, “Membangun Indonesia Baru dengan Undang-undang Dasar Baru (Menanti Kelahiran Republik Kelima)” dalam Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, (Jakarta: UI Press, 2004), hal. 153.
[3] Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 112.

[4] A.K. Pringgodigdo, Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-undang Dasar Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Pembangunan, 1956), hal. 11.
[5] Prinsip Checks and Balances merupakan implikasi diterapkannya sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antar tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk saling mengawasi, mengontrol dan mengimbangi secara sederajat satu sama lain.
Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 73 dan 235.
[6] Padmo Wahyono, “Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum” dalam Politik Hukum Tata Negara Indonesia, diedit oleh Hendra Nurtjahjo, (Jakarta: PSHTN UI, 2004), hal. 88.

[7] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2004), hal. 6.

[8] Ibid., hal. 9.
[9] Hendra Nurtjahjo, Politik Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: PSHTN UI, 2004), hal. ix.

[10] Ibid., hal. x.

[11] Konstitusi dapat dikatakan hukum dasar yang tertulis yang lazim disebut UUD dan dapat pula tidak tertulis. Menurut Jimly Asshiddiqie, UUD sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan Negara sehari-hari, termasuk kedalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitustionel) suatu Negara.
Baca Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hal. 35.
[12] Jimly Asshidiqqie, ibid., hal. 209.

[13] Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945. Lihat Ni’matul Huda, op.cit., hal. 145.

[14] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).
[15] Berdasarkan perubahan ketiga, President tidak bertanggung jawab baik kepada DPR maupun MPR. Ketentuan ini akan lebih memperkuat kedudukan Presiden.

[16]Indonesia, UUD 1945, Pasal 5 jo Perubahan Pertama, 1999.

[17] Ibid., Pasal 22.

[18] Ibid., Pasal 21 jo. Perubahan Kedua, 2001.

[19] Lihat Penjelasan UUD 1945 : “Ia ialah ‘Mandataris’ dari Mejelis”

[20] Lihat TAP Nomor VI/MPR/1983 jo. TAP MPR Nomor V/MPR/1998, dan TAP MPR No. XIII/MPR/1998.

[21] Yuddy Chrisnandi, Reformasi TNI: Perspektif Baru hubungan Sipiul-Militer di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), hal. 98 dan 109.

[22] Dengan perubahan hubungan antara Presiden dan MPR akibat perubahan UUD 1945, pandangan ini tidak lagi relevan, kecuali dalam rangka mencegah Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan Pasal 7 A UUD 1945.
[23] Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945 maka DPA ditiadakan.

[24] Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1973, menyebutkan “Apabila suatu pemeriksaan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan memberitahukan persoalan tersebut kepada Pemerintah.”

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Memahami Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam “Jurnal Legislasi Indonesia” Vol 1, No. 2 September 2004.
Alrasid, Harun. “Membangun Indonesia Baru dengan Undang-undang Dasar Baru (Menanti Kelahiran Republik Kelima)” dalam Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR. Jakarta: UI Press, 2004.
Amerika Serikat. The Constitution of the United States 1789.
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Arinanto, Satya. “Perubahan Undang-undang Dasar 1945,” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Tinjauan Kritis Terhadap Perubahan Keempat UUD 1945 yang diselenggarakan FH Universitas Trisakti, Jakarta, 15 Agustus 2002.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
_______. “Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif” dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Diedit oleh Zainal A.M Husein, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
_______. “Pembentukan dan Pembuatan Hukum” dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Diedit oleh Zainal A.M Husein. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
______. Kapita Selekta Teori Hukum: Kumpulan Tulisan Tersebar, (Jakarta: FHUI, 2004
Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Departemen Hukum dan HAM. Terjemahan Konstitusi Negara Asing. Jakarta: Depkeh & HAM, 2004.
Chrisnandi, Yuddy. Reformasi TNI: Perspektif Baru hubungan Sipiul-Militer di Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005.
Dicey, A.V. An Introduction to the Study of The Law of The Constitution. ELBS, 1968.
Finer, Herman. The Major Government of Modern Europe. Harper & Row, 1962.
Haque, Rodd dan Martin Harrop, Comperative Government and Polities. Mac Millan, 1987.
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. UU No. 24 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 185. TLN No. 4012.

Indonesia. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 53. TLN. 4389.

Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Bina Cipta, 1990.
Manan, Bagir. Kekuasaan Presiden. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
______. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
Morris, Clarence. (ed), the Great Legal Philosopheres. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1979.
Nurtjahjo, Hendra. Politik Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: PSHTN UI, 2004
Pringgodigdo, A.K. Kedudukan President Menurut Tiga Undang-undang Dasar Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Pembangunan, 1956.
The Netherlands, The Netherlands Constitution.
Thomson, Brian. Constitusional & Administrative Law. Blackstone Press Limited, 1995.
U.S. Information Service Agency. An Outline of American Government. Washington: U.S. ISA, 1980.
Wahyono, Padmo. “Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum” dalam Politik Hukum Tata Negara Indonesia, diedit oleh Hendra Nurtjahjo. Jakarta: PSHTN UI, 2004.
_______. Ilmu Negara: Kuliah-kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disusun oleh Teuku Amir Hamzah, dkk. Jakarta: Indo Hill-Co, 2003.

[Penulis adalah alumnus Magister Hukum Universitas Indonesia dan pemerhati hukum pada Indonesia Future Institute/I.F.I (s_1mr4n@yahoo.com) ]

http://www.mission-indonesia.org/modules/article.php?articleid=21&lang=en

Wednesday, June 22 2005
PEMERINTAHAN

Profil Negara

Ketika pecahnya PD II di Eropa yang menyebar hingga ke pasifik, Jepang berhasil menduduki Hidia Timur Belanda pada Maret 1942, setelah menyerahnya tentara kolonial Belanda mengikuti jatuhnya Hongkong, Manila, dan Singapura.

Pada 1 April 1945 pasukan amerika mendarat di Okinawa. Kemudian pada 6 dan 9 agustus Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke atas dua kota di Jepang, hiroshima dan nagasaki. Sekian hari kemudian pada 14 agustus 1945, Jepang menyerah kepada tentara sekutu.

Peristiwa tersebut membuka peluang bagi rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tiga hari setelah menyerahnya Jepang secara mutlak, pada 17 agustus 1945 pemimpin nasional Indonesia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyat.

Proklamasi mengambil tempat pada Jalan Pegangsaan Timur 58 Jakarta, didengar oleh ribuan rakyat Indonesia di seluruh negeri karena teks tersebut disiarkan secara rahasia oleh operator radio Indonesia menggunakan pemancar milik stasion radio Jepang, Jakarta Hoso Kyoku. Terjemahan proklamasi dalam bahasa Inggris juga disiarkan ke luar negeri.

Dasar (Falsafah) Negara

Pancasila adalah falsafah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata sansekerta, Panca berarti lima, dan sila memiliki arti prinsip. Pancasila mengandung lima dasar yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Mereka adalah:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Undang Undang Dasar 1945

Konstitusi Republik Indonesia selalu merujuk kepada Undang Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan karena konstitusi negara disusun dan diadaptasi pada tahun 1945 ketika pendirian republik, dan secara jelas membedakannya dari konstituso lainnya yang diperkenalkan bebas di Indonesia. Lebih lanjut, muatan danri UUD 1945 menuliskan jelas tujuan dan sasaran untuk kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan mempertahankannya di kemudian hari. Hal ini merefeleksikan semangat dan kekuatan masa tersebut ketika merancang konstitusi. Ini menginspirasikan urgensi untuk persatuan dan kesamaan tujuan serta demokrasi yang dibangun atas konsep warisan Indonesia dalam gotong-royong dan musyawarah mencapai mufakat.

Diawali dengan sebuah pembukaan, undang undang dasar republik indonesia terdiri atas 37 pasal, empat aturan peralihan dan dua peraturan tambahan.

Pembukaan disusun dalam empat paragraf dan mengandung sebuah kutukan terhadap segala bentuk penjajahan di dunia, sebuah keterangan perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan, sebuah deklarasi kemerdekaan dan pernyataan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dasar negara. Selanjutnya juga menyatakan bahwa kemerdekaan nasional Indonesia didirikan ke dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Negara miliki dasar falsafah hidup sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dibimbing oleh falsafah fundamental tersebut, tujuan dasar negara adalah mewujudkan sebuah pemerintahan Indonesia yang melindungi seluruh rakyat dan bumi pertiwi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan intelektualitas negara dan berkontribusi mewujudkan sebuah tata dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, kedamaian dan keadilan sosial.

Amandemen UUD 1945

Sejak era reformasi, UUD 1945 mengalami beberapa amandemen, tambahan dan penyempurnaan sebanyak empat kali pada sidang tahunan MPR tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Amandemen berdasarkan meliputi sekian tema yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Kekuasaan
Konstitusi UUD 1945 sejak awal menganut sebuah ideologi yang menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan didelegasikan secara mutlak oleh Majelis Pertimbangan Rakyat. Hal ini menganut sebuah ideologi kekuasaan MPR, menjadikan MPR menjadi sebuah institusi negara yang memiliki kewenangan tidak terbatas karena MPR menjadi sebuah Institusi yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kebesaran dan kekuasaan tanpa batas ini menyebabkan MPR menjadi tidak bisa dikontrol oleh Institusi negara manapun. Hal ini menyebabkan MPR menjadi sebuah organ terhebat institusi kenegaraan yang dalam tatanan institusi kenegaraan pemerintahan republik indonesia dan diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Menyikapi era perubahan, pandangan-pandangan UUD 1945 yang asli tidak lagi cocok terhadap ideologi demokrasi yang membutuhkan implementasi sistem kontrol dan keseimbangan di antara institusi internal negara. Untuk itu, keputusan pasal 2 ayat 1 diubah menjadi kekuasaan di tangan rakyat dan didelegasikan menurut konstitusi.
Struktur dan kewenangan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat
Sebelum amandemen, struktur keanggotaan MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk utusan Militer dan Polisi Indonesia, Utusan Daerah (UD), dan Utusan Golongan (UG). Anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum, sementara UD dan UG adalah hasil undangan. Undangan terhadap seluruh anggota MPR dirasakan tidak sesuai dengan pembelajaran dan semangat demokrasi, oleh sebab itu formulasinya dirubah dengan penyesuaian bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan amandemen ini, struktur keanggotaan MPR meliputi anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, sebuah institusi perwakilan baru dalam tatanan kenegaraan republik indonesia
Kewenangan Presiden
UUD 1945 menganut prinsip pemerintahan presidentil. Baik dalam hal teori maupun praktek ketatanegaraan dalam pemerintahan mengikuti sistem pemerintahan presidentil menurut konstitsui tersebut, presiden memiliki kekuasaan dan peran yang besar dan penting. Itulah yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, sangat logis bila cukup banyak artikel yang terkait terhadap otoritas kepresidenan dalam UUD 1945, yang tersebar dalam berbagai macam pasal dan ayat, terutama yang berkaitan terhadap keuasaan mulai dari mengumumkan perang hingga mengabulkan permohonan maaf.
Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat
Sejak berdirinya Republik Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh MPR dengan sebuah mekanisme perwakilan tidak langsung. Sehubungan dengan semangat demokrasi yang menyaratkan bawah rakyat diberikan hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, sehingga sistem pemilihan oleh MPR hari diganti menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat.Jika kondisi pada putaran pertama pemilu tidak terpenuhi, putaran kedua dilaksanakan dengan mencalonkan pasangan dengan suara terbanyak nomor urut satu dan nomor dua pada putaran pertama. Pasangan yang mendapatkan suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Sebelum diamandemen, formulasi masa jabatan presiden dan wakil presiden di dalam UUD 45 tidak secara tegas atai kongkrit mengatur freukuensi masa jabatan. Konsekuensinya, hal ini membuka kesempatan untuk berbagai macam interpretasi. UUD 1945 yang diamandemen mengatur bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya. Hal ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia hanya dapat dipiluh sebagai presiden dan wakil presiden untuk 10 tahun masa jabatan.
Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan
Selama ini tidak ada pasal dalam UUD 1945 yang mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dari jabatan mereka. UUD hanya menetapkan sebuah pasal terhadap pertanggungjawaban presiden sebelum sidang luar biasa MPR yang didasari dengan undangan dari DPR. Hal ini dijalankan bila DPR merasa presiden benar-benar melakukan pelanggaran terhadap garis besar haluan negara.
Saat ini UUD 1945 yang telah diamandemen memuat faktor-faktor dan prosedur-prosedur resmi yang menyebabkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dari jabatannya.
Pengantian Presiden di tengah masa jabatan oleh Wakil Presiden
Menurut UUD 1945, posisi wakil presiden adalah untuk membantu presiden menjalankan tugasnya. Posisi tersebut menjadikan wakil presiden secara otomatis menggantikan presiden hingga akhir masa jabatannya bila presiden meninggal, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugasnya selama masa jabatannya.
Pelaksana tugas kepresidenan
Meskipun tidak mungkin, terdapat juga kemungkinan lain pada kondisi darurat yang disebabkan oleh, misalnya, presiden dan wakil presiden meninggal secara bersamaan, mengundurkan diri, dan diturunkan atau tidak mampu menjalankan kewajibannya selama masa jabatannya. Dalam konsisi ini, pengambil kebijakan yang memiliki legal formal yang kokoh amat dibutuhkan.Mengantisipasi kasus-kasus seperti ini UUD 1945 yang telah diamandemen, menetapkan bahwa dalam kondisi demikian maka pelaksana tugas-tugas kepresidenan terdiri dari tiga anggota kabinet yaitu: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

Pembentukan Dewan Penasihat Presiden dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
Keberadaan DPA sebagai sebuah lembaga negara, dahulu adalah setara dengan presiden dan memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangan ke presiden yang pada akhirnya dinilai kurang effektiv dan effisien. Hal tersebut karena masukan dan pertimbangan yang diberikan ke presiden bersifat tidak mengikat.Berdasarkan pertimbangan tersebut, UUD 1945 yang diamandemen menghapus keberadaan DPA. Menggantikan hal tersebut konstitusi yang baru memberikan wewenang ke presiden untuk membentuk dewan penasihat yang memiliki tugas memberikan masukan dan pertimbangna ke presiden.

Menteri negara
Sebagai konstitusi yang menganut ideologi sistem pemerintahan presidentil, UUD 1945 yang diamandemen menegaskan bahwa menteri-menteri negara, yang dipilih dan ditugaskan oleh presiden, adalah pembantu presiden.
Pemerintahan daerah
Daerah diberikan kebebasan dan wewenang untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya alam yang dimiliki, dengan produk perundang-undangan yang dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Otonomi daerah dijalankan dan terwujud di bawah negara kesatuan Republik Indonesia.Konstitusi baru yang telah diamandemen juga mengatur pengakuan negara serta penghormatan terhadap unit administrasi daerah, yang memiliki status khusus dan istimewa.

Dewan Perwakilan Daerah
UUD 1945 yang diamandemen memperkenalkan sebuah institusi perwakilan baru dalam struktur pemerintahan Indonesia. Institusi tersebut adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti tertuang dalam pasal VII A bertajuk DPD.

Bendera Nasional

Bendera nasional Indonesia adalah “Sang Saka Merah Putih”. Bendera itu terdiri dari dua warna, merah di atas warna putih. Dimana lebarnya adalah dua pertiga dari panjangnya, atau dua meter dan tiga meter. Dikibarkan di depan istana kepresidenan, gedung-gedung pemerintahan dan kantor perwakilan Indonesia dan di luar negeri. Bendera pertama berkibar gagah pertama kalinya di tengah-tengah penjajahan Jepang pada upaca hari kemerdekaan di depan istana kepresidenan di ibukota Jakarta. Bendera bersejarah ini, atau “bendera pusaka”, dikibarkan terakhir kalinya pada 17 Agustus 1968. Sejak itu bendera tersebut disimpan dan digantikan oleh sebuah replika yang dirajut dari sutera asli Indonesia.

Lambang Negara

Lambang negara Indonesia adalah sebuah elang emas, disebut juga dengan “garuda” yang merupakan sebuah figur epik Indonesia kuno. Lambang ini juga digambarkan dalam banyak candi-candi dari abad ke 6. Elang adalah sebuah simbol energi yang kreativ. Warna dasarnya adalah emas, mewatakkan kehebatan sebuah bangsa. Warna hitam mewakili alam. Terdapat 17 helai pada setiap sayapnya, 8 helai pada ekor dan 45 pada bulu leher. Hal ini menujukkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia: 17 Agustus 1945. Semboyan, “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tapi satu jua), ini tertulis pada pita yang digenggam oleh cakar garuda.

Lagu Kebangsaan

Lagu kebangsaan Indonesia adalah “Indonesia Raya”. Lagu ini dikarang pada tahun 1928.

Kelahiran Indonesia Raya menandai permulaan gerakan nasionalis Indonesia. Lagu ini diperkenalkan pertama kalinya oleh sang pengarang, Wage Rudolf Supratman, pada Kongres Pemuda Indonesia kedua pada 28 oktober 1928 di Batavia, sekarang Jakarta.

http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi11/11berita_4.html

Pembatasan Kekuasaan Presiden RI:
Kajian Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden RI Dalam Hukum Positif Indonesia

Oleh: Tim Bidang Hukum Masyarakat Transparansi Indonesia

Pengantar

Kajian tentang negara di Indonesia umumnya didominasi dengan anggapan bahwa: negara merupakan lembaga netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat dan mengabdi pada kepentingan umum. Namun faktanya, terjadi banyak penyimpangan dari anggapan ideal tersebut. Negara yang identik dengan kekuasaan, cenderung untuk korup, dalam arti terjadi penyimpangan kekuasaan (abuse of power), dan negara juga mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri yang terkadang merugikan kepentingan umum.

Terpusatnya kekuasaan pada satu orang dengan segala implikasi negatifnya yang terjadi di Indonesia, akibat tidak terkontrolnya kekuasaan negara. Hal ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang konsep kekuasaan presiden yang amat besar tersebut. Pandangan tentang negara netral yang biasa melegitimasi konsep tersebut juga tak bisa dipakai lagi untuk menjawab kenyataan empiris yang terjadi di negara ini, serta tuntutan demokratisasi di segala bidang yang sudah tidak bisa ditahan lagi.

Tim kerja Bidang Hukum MTI menganalisa permasalahan yang dianggap mendasar bagi pelaksanaan kekuasaan presiden tersebut. Analisa dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan. Kajian ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian Tim Kajian Hukum MTI tersebut dan akan disajikan secara berseri.

UUD 1945 menganut sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan eksekutif kepada Presiden. Kewenangan ini diperoleh setelah menerima mandat dari lembaga yang memilihnya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan pemilihnya baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat menjatuhkan Presiden, dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden jika ia melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan UUD 1945. Presiden adalah eksekutif tunggal. Presiden pula yang bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya, sehingga para menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dengan kriteria tersebut, maka sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem presidensial.

Redefinisi Kekuasaan Presiden RI

Kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.

Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara tegas, seperti Amerika Serikat), seperti membuat kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi.

Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya sulit mendapat tempat. Sehingga, dalam praktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Dalam hal ini Padmo Wahjono menyatakan pendapatnyayang akhirnyamemberikan kesimpulan bahwa hak prerogatif yang selama ini disalahpahami adalah hak administratif Presiden yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tidak berarti lepas dari kontrol lembaga negara lain.

Bentuk kekuasaan Presiden di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Kekuasaan Kepala Negara. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan Presiden sebagai kepala negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 10 sampai 15. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara di masa mendatang selayaknya diartikan sebagai kekuasaan yang tidak lepas dari kontrol lembaga lain.

Kekuasaan Kepala Pemerintahan. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Kekuasaan pemerintahan sama dengan kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang ditetapkan lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini terbatas pada penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi administrasi, keamanan dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap besar dan mendapat pengawasan dari badan legislatif atau badan lain yang ditunjuk oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam UUD 1945, fungsi pengawasan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh DPR.

Kekuasaan Legislatif. UUD 1945 menetapkan fungsi legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan DPR. Presiden adalah "partner" DPR dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam kenyataannya, Presiden mempunyai kekuasaan yang lebih menonjol dari DPR dalam hal pembentukan undang-undang, karena penetapan akhir dari suatu undang-undang yang akan diberlakukan ada di tangan Presiden. Produk undang-undang yang dikeluarkan orde baru lebih memihak kekuasaan daripada kehendak rakyat Indonesia. Oleh karena itu sistem check and balance mendesak untuk diterapkan dengan mekanisme yang jelas. Bila ada pertentangan antara Presiden dan DPR dalam hal persetujuan suatu undang-undang, maka Presiden harus menyatakan secara terbuka dan menggunakna hak vetonya. Dengan demikian, di akhir masa jabatannya masing-masing lembaga dapat diminta pertanggungjawabannya baik di sidang umum maupun dalam pemilihan umum.

Analisa Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden

Dalam mengajukan rekomendasi mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden di masa mendatang, kajian ini menggunakan beberapa mekanisme yang efektif yang ditujukan untuk kebutuhan check and balance, yaitu :

Konsultasi. Presiden wajib meminta saran dan nasehat dari lembaga-lembaga terkait termasuk di antaranya DPR untuk mendapat usulan. Hasil konsultasi ini dijadikan pertimbangan utama untuk memutuskan hasil kebijakan akhir.

Hearing. Presiden wajib mengadakan dengar pendapat secara terbuka di DPR untuk mendapatkan pertimbangan dan penilaian atas suatu kebijakan tertentu. Proses ini dapat dijadikan bahan untuk rumusan ususlan dari DPR kepada Presiden yang disampaikan secara terbuka pula. Mekanisme ini dapat berjalan bersamaan dengan hak interpelasi DPR.

Hak veto. Dimiliki oleh Presiden untuk menyatakan secara terbuka ketidaksetujuannya atas kebijakan yang diambil lembaga lain. Hak ini dapat menyebabkan kebijakan tersebut tidak berlaku.

Penetapan seremonial. Tindakan Presiden untuk mengesahkan dan/ atau melantik suatu kebijakan final yang dihasilkan oleh lembaga lain.

Kategori Kekuasaan Presiden

Kekuasaan Presiden RI dinyatakan secara eksplisit sebanyak 24 bentuk dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, bentuk kekuasaan tersebut dikategorikan sebagai berikut :

Kekuasaan Presiden Yang Mandiri. Kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Yang termasuk kekuasaan ini adalah :

Kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI
Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya
Kekuasaan mengangkat duta dan konsul
Kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Kekuasaan mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU inisiatif DPR
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung RI
Kekuasaan mengangkat Panglima ABRI
Kekuasaan mengangkat LPND

Mekanisme yang paling baik adalah mengadakan hearing terlebih dahulu di DPR.

Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan DPR. Yang termasuk dalam kekuasaan ini adalah :

Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian
Kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain
Kekuasaan membentuk undang-undang
Kekuasaan menetapkn PERPU
Kekuasaan menetapkan APBN

Sebelum melaksanakan kekuasaan tersebut, Presiden memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu. Sebagai contoh, jika DPR menganggap penting suatu perjanjian, maka harus mendapat persetujuan DPR. Jika perjanjian dianggap kurang penting oleh DPR dan secara teknis tidak efisien bila harus mendapat persetujuannya terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden. Hal ini dilakukan untuk menghindari terulangnya peminggiran peranan wakil rakyat dalam peranannya menentukan arah kebijakan politik negara.

Kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan tersebut adalah :

Kekuasaan memberi grasi
Kekuasaan memberi amnesti dan abolisi
Kekuasaan memberi rehabilitasi
Kekuasaan memberi gelaran
Kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya
Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung, ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPA
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPK
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Wakil jaksa agung dan jaksa agung Muda
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Kepala Daerah Tingkat I
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Panitera dan Wakil Panitera MA
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen, Irjen, dan Dirjen departemen
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen DPA
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen BPK
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR yang diangkat
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota DPR yang diangkat
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Gubernur dan Direksi Bank Indonesia
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Rektor
Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Deputi-deputi atau jabatan yang setingkat dengan deputi LPND

Sebagai contoh, kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Di masa datang, Presiden harus mendapat usulan atau pertimbangan dulu dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan, dan Presiden dengan sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan atau usulan tersebut.

Catatan:

Disamping itu di dalam penjelasan pasal 10,11,12,13,14 dan 15 disebutkan bahwa kekuasaan Presiden di dalam pasal-pasal tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. kEkuasaan ini lazim disebut pula sebagai kekuasaan/kegiatan yang bersifat administratif, karena didasarkan atau merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, maupun advis dari suatu lembaga tinggi negara lainnya. Jadi, bukan kewenangan khusus (hak prerogatif) yang mandiri."

CAPRES/CAWAPRES DAN EKONOMI RAKYAT

2008-05-29T02:48:00.000-07:00

http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_4.htm

Artikel - Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan - Juli 2004]

Mubyarto

CAPRES/CAWAPRES DAN EKONOMI RAKYAT

Pendahuluan

Menyimak secara serius pernyataan-pernyataan para Capres/Cawapres di media elektronik tentang program-program ekonomi yang dijanjikan kepada rakyat untuk dilaksanakan, jika mereka terpilih, dengan segala maaf saya harus menyatakan sangat prihatin. Pada umumnya para Capres/Cawapres belum memahami benar apa itu ekonomi rakyat, dan karena belum jelas pemahaman mereka mengenai ekonomi rakyat, maka sulit diharapkan dapat dirumuskannya program-program kongkrit bagaimana mengembangkannya, dan yang sangat sering diucapkan bagaimana memberdayakannya.

Yang lebih sering kita dengar justru bukan konsep tentang ekonomi rakyat, tetapi ekonomi kerakyatan, yang menurut mereka harus diberdayakan juga. Maka mereka dengan bersemangat menyatakan akan menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan padahal ekonomi kerakyatan sebagaimana tercantum jelas dalam Propenas (UU No. 25/2000) adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat dikembangkan dan yang jelas dilaksanakan, tidak diberdayakan, karena yang diberdayakan adalah orangnya, pelakunya, yaitu ekonomi rakyat.

Tentang Ekonomi Rakyat

Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya, sedangkan Bung Karno 3 tahun sebelumnya (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat sebagai berikut:

Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31)

Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Memang sangat disayangkan bahwa penjelasan tentang demokrasi ekonomi ini sekarang sudah tidak ada lagi karena seluruh penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR untuk dihilangkan dengan alasan naif, yang sulit kita terima, yaitu “di negara-negara lain tidak ada UUD atau konstitusi yang memakai penjelasan”.

Bagaimana memberdayakan ekonomi rakyat

Jika kini telah diyakini bahwa yang harus diberdayakan adalah ekonomi rakyat bukan ekonomi kerakyatan, maka pertanyaan lugas yang dapat diajukan adalah bagaimana (cara) memberdayakan ekonomi rakyat.

Jika ekonomi rakyat dewasa ini masih “tidak berdaya”, maka harus kita teliti secara mendalam mengapa tidak berdaya, atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakberdayaan pelaku-pelaku ekonomi rakyat itu. Untuk menjawab pertanyaan inilah kutipan pernyataan Bung Karno di atas sangat membantu, yaitu ekonomi rakyat menjadi kerdil, terdesak, dan padam, karena sengaja disempitkan, didesak, dan dipadamkan oleh pemerintah penjajah melalui sistem monopoli, dan (sistem) monopoli ini dipegang langsung oleh pemerintah, atau diciptakan pemerintah dan diberikan kepada segelintir perusahaan-perusahaan konglomerat. Dari keuntungan besar yang diperolehnya kemudian konglomerat memberikan “bagi hasil” kepada pemerintah atau lebih buruk lagi kepada “oknum-oknum pejabat pemerintah”. Inilah salah satu bentuk korupsi melalui koneksi dan nepotisme yang kemudian disebut dengan nama KKN.

Cara yang paling mudah memberdayakan ekonomi rakyat adalah menghapuskan sistem monopoli, yang pernah “disembunyikan” dengan nama sistem tata niaga. Misalnya tataniaga jeruk Kalbar atau tataniaga cengkeh Sulut. Padahal yang dimaksudkan jelas sistem monopoli yang pemegang monopolinya ditunjuk pemerintah yaitu BPPC untuk cengkeh dan Puskud untuk Jeruk Kalbar. Itulah yang pernah kami katakan bahwa “di Indonesia pernghapusan monopoli tidak memerlukan UU Anti Monopoli seperti di AS tetapi jauh lebih mudah dan lebih sederhana yaitu dengan menerbitkan sebuah SK (Surat Keputusan) dari Presiden atau Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut monopoli yang sebelumnya memang telah diberikan pemerintah”.

Cara lain yang juga sudah sering kami anjurkan adalah pemberdayaan melalui pemihakan pemerintah. Jika pemerintah bertekad memberdayakan petani padi atau petani tebu misalnya, pemerintah harus berpihak kepada petani. Berpihak kepada petani berarti pemerintah tidak lagi berpihak pada konglomerat seperti dalam kasus jeruk dan cengkeh, yang berarti petani jeruk dan petani cengkeh memperoleh “kebebasan” untuk menjual kepada siapa saja yang mampu memberikan harga terbaik.

Khusus dalam kasus petani padi, yang terpukul karena harga pasar gabah dibiarkan merosot di bawah harga dasar, keberpihakan pemerintah jelas harus berupa pembelian langsung gabah “dengan dana tak terbatas” sampai harga gabah terangkat naik melebihi harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Demikian pemberdayaan dan pemihakan pada ekonomi rakyat sangat mudah pelaksanaannya kalau kita terapkan langsung pada ekonomi rakyat, bukan pada ekonomi kerakyatan, yang terakhir ini berarti sistem atau aturan main, yang tidak dapat diberdayakan.

Dengan digantinya oleh pemerintah istilah ekonomi rakyat dengan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang sebenarnya sekedar menterjemahkan istilah asing SME (Small and Medium Enterprises), yang tidak mencakup 40 juta usaha mikro (93% dari seluruh unit usaha), maka segala pembahasan tentang upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak akan mengena pada sasaran, dan akan menjadi slogan kosong.

Bahkan ada Capres/Cawapres yang secara sangat keliru menyamakan sektor ekonomi rakyat dengan sektor informal, yang hanya diartikan sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang tidak berbadan hukum yang selalu “melanggar hukum” sehingga harus “ditindak”. Dan dengan definisi ini kemudian diajukan program pemberdayaan sektor “UKM” dengan secepatnya menjadikan atau “mentransformasi” sektor informal menjadi sektor formal. Jelas usulan program seperti ini tidak masuk akal dan menunjukkan ketidakpahaman Capres/Cawapres yang bersangkutan tentang ekonomi rakyat yang menyangkut hajat hidup 160 juta orang Indonesia yang sebenarnya sudah jauh lebih tua dibanding sektor formal, sektor informal sebaiknya justru yang disebut sektor formal.

Penutup

Tidak terlalu sulit bagi para Capres/Cawapres untuk mengkampanyekan program-program yang benar-benar dapat memberdayakan ekonomi rakyat asal pengertian ekonomi rakyat dipahami secara benar. Ekonomi rakyat adalah ekonominya wong cilik yang telah tergeser, terjepit, dan tersingkir, ketika pemerintah Orde Baru memprioritaskan kebijakan, strategi, dan program-programnya pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus dengan mengabaikan atau menunda pemerataannya. Kini dengan paradigma baru yang menomorsatukan pemerataan dan keadilan sesuai asas-asas ekonomi Pancasila, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dijadikan kebijakan, strategi, dan program-program utama.

Kami anjurkan para Capres/Cawapres tidak memilih menggunakan istilah “UKM” yang salah kaprah, dan lebih baik mengunakan istilah ekonomi rakyat yang setiap orang yang “tidak terpelajar” pun mengerti persis artinya, yang merupakan istilah dan konsep yang sudah dipakai Bung Karno dan Bung Hatta sejak zaman pergerakan kemerdekaan.

Oleh: Prof. Dr. Mubyarto -- Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM.

Makalah Seminar Publik Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu, Yogyakarta, 1 Juli 2004.

http://insanlimacita.wordpress.com/2007/12/16/ekonomi-kerakyatan-dalam-era-globalisasi/

Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi

Desember 16, 2007 oleh Admin

Oleh: Mubyarto

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah menjadi korban arus besar “globalisasi” yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. “Diagnosis” tersebut menurut pendapat kami memang benar dan kami ingin menunjukkan di sini bahwa kecemasan dan keprihatinan kami sendiri sudah berumur 23 tahun sejak kami menyangsikan ajaran-ajaran dan paham ekonomi Neoklasik Barat yang memang cocok untuk menumbuhkan ekonomi (ajaran efisiensi) tetapi tidak cocok untuk mewujudkan pemerataan (ajaran keadilan). Pada waktu itu (1979) kami ajukan ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Pada tahun 1981 konsep Ekonomi Pancasila dijadikan “Polemik Nasional” selama 6 bulan tetapi selanjutnya digemboskan dan ditenggelamkan.

Kini 21 tahun kemudian, kami mendapat banyak undangan ceramah/seminar tentang ekonomi kerakyatan yang dianggap kebanyakan orang merupakan ajaran baru setelah konsep itu muncul secara tiba-tiba pada era reformasi. Kami ingin tegaskan di sini bahwa konsep ekonomi kerakyatan bukan konsep baru. Ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Pancasila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inilah asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang oleh ST MPR 2002 dijadikan ayat 4 baru.

Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah kata Pancasila telah “dikotori” oleh Orde Baru yang memberi tafsiran keliru dan selanjutnya “dimanfaatkan” untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Kini karena segala ajaran Orde Baru ditolak, konsep Ekonomi Pancasila juga dianggap tidak pantas untuk disebut-sebut lagi.

Pada buku baru yang kami tulis di AS bersama seorang rekan Prof. Daniel W. Bromley “A Development Alternative for Indonesia”, bab 4 kami beri judul The New Economics of Indonesian Development: Ekonomi Pancasila, dengan isi (1) Partisipasi dan Demokrasi Ekonomi, (2) Pembangunan Daerah bukan Pembangunan di Daerah, (3) Nasionalisme Ekonomi, (4) Pendekatan Multidisipliner dalam Pembangunan, dan (5) Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas. Kesimpulan kami tetap sama seperti pada tahun 1979 yaitu bahwa hanya dalam sistem Ekonomi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai yaitu melalui etika, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi/kerakyatan. Berikut kami sampaikan terjemahan bab terakhir (bab 5) Summary and Implications dari buku kami tersebut.
Ringkasan dan Implikasi

Kami telah menelusuri sejumlah masalah yang sungguh memprihatinkan. Kegusaran utama kami adalah bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak wajar dan telah terkecoh oleh teori-teori ekonomi Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak tepat sebagai obat bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini.

Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Para “teknokrat” ini bergaul akrab dengan pakar-pakar dari IMF dan Bank Dunia, dan mereka segera tersandera ajaran dogmatis tentang pasar, dengan alasan untuk menemukan “lembaga dan harga-harga yang tepat”, dan selanjutnya menggerakkan mereka lebih lanjut pada penelitian-penelitian dan arah kebijaksanaan yang memuja-muja persaingan atomistik, intervensi pemerintah yang minimal, dan menganggung-agungkan keajaiban pasar sebagai sistem ekonomi yang baru saja dimenangkan. Doktrin ini sungguh sangat kuat daya pengaruhnya terutama sejak jatuhnya rezim Stalin di Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet. Nampaknya sudah berlaku pernyataan “kini kita semua sudah menjadi kapitalis”. Sudahkah kita sampai pada “akhir sejarah ekonomi?”. Belum tentu.

Keprihatinan kita yang kedua adalah bahwa pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Bagi mereka yang bersikukuh bahwa Indonesia harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi sekarang, dan baru kemudian memikirkan pembagiannya dan keberlanjutannya, kami ingin mengingatkan bahaya keresahan politik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kami secara serius menolak pendapat yang demikian. Suatu negara yang kaya dan maju berdasarkan sebuah indikator, jelas bukan negara yang ideal jika massa besar yang terpinggirkan berunjuk rasa di jalan-jalan. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Komitmen pada model-model ekonomi abstrak dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keserasian politik bangsa Indonesia yang lokasinya terpencar luas di pulau-pulau yang menjadi rawan karena sejarah, demografi, dominasi dan campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang garang. Kami khawatir Indonesia telah menukar penjajahan fisik dan politik selama 3½ abad, dengan 3½ dekade “imperialisme intelektual”. Sungguh sulit membayangkan kerugian yang lebih besar lagi.
Gerakan Anti Globalisasi

Dalam 13 tahun terakhir sejak “Washington Concensus” [2] (1989) mengkoyak-koyak perekonomian negara-negara berkembang dari mulai Amerika Latin, bekas Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur, di mana-mana muncul gerakan untuk melawannya, yang disebut gerakan anti-globalisasi. Gerakan ini mengadakan unjukrasa (demonstrasi) menentang pertemuan-pertemuan WTO, IMF, dan Bank Dunia, mulai dari Seattle (1999), Praha (2000), sampai di Genoa Italia (2001). Dan berbagai LSM tingkat dunia (NGO) menerbitkan buku-buku yang menganalisis secara ilmiah. Terakhir terbit buku Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (Norton, 2002) yang diresensi di mana-mana karena Stiglitz kebetulan adalah penerima hadiah Nobel Ilmu Ekonomi 2001 dan justru pernah menjadi Wakil Presiden Senior Bank Dunia (1997-2000).

Washington Consencus adalah judul sebuah “kesepakatan” antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang tercapai di Washington DC berupa resep mengatasi masalah ekonomi negara-negara Amerika Latin yang dirumuskan oleh John Williamson sekitar tahun 1989 yaitu 10 kebijakan/strategi: (1) fiscal discipline, (2) A redirection of public expenditure priorities towards fields with high economic returns and the potential to improve income distribution, such as primary health care, primary education, and infrastructure, (3) Tax reform (to lower marginal tax rates and broaden the tax base), (4) Interest rate liberalization, (5) A competitive exchange rate, (6) Trade liberalization, (7) Liberalization of FDI inflows, ( Privatization, (9) Deregulation (in the sense of abolishing barriers to entry and exit), dan (10) Secure property rights.

Dari segi teori, perlawanan terhadap “imperialisme intelektual” ilmu ekonomi Neoklasik sudah lebih lama meskipun juga menjadi lebih relevan dan legitimate (syah) sejak “Washington Consensus”. Selanjutnya Paul Ormerod (The Death of Economics, 1992) menyatakan ilmu ekonomi Neoklasik ortodoks harus dianggap sudah mati, dan Steve Keen “menelanjanginya” dalam Debunking Economics (2001).

Di Indonesia perlawanan terhadap teori ekonomi Neoklasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila, tetapi karena pemerintah Orde Baru yang didukung para teknokrat (ekonomi) dan militer begitu kuat, maka konsep Ekonomi Pancasila yang dituduh berbau komunis lalu dengan mudah dijadikan musuh pemerintah, dan masyarakat seperti biasa mengikuti “arahan” pemerintah agar konsep Ekonomi Pancasila ditolak. Namun reformasi 1997-98 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa paradigma ekonomi selama Orde Baru memang keliru karena tidak bersifat kerakyatan, dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan konglomerat yang bersekongkol dengan pemerintah. Maka munculah gerakan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak lain dari sub-sistem Ekonomi Pancasila, tetapi karena kata Pancasila telah banyak disalahgunakan Orde Baru, orang cenderung alergi dan menghindarinya. Jika Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial), maka ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4 saja yang memang telah paling banyak dilanggar selama periode Orde Baru.

UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk menghidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran mendasar tentang moral dan sistem ekonomi Indonesia. Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila dimaksudkan untuk benar-benar mengkaji dasar-dasar moral, ilmu, dan sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila, karena UGM sudah lama dikenal sebagai pengembang gagasan Pancasila dan sudah memiliki Pusat Studi Pancasila.
Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:

peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;

penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;

pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.

pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;

penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;

pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
Kesimpulan

Globalisasi bukan momok tetapi merupakan kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat. Semasa krismon kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan. Ekonomi rakyat benar-benar tahan banting. Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 3 (Juni – Desember 2000) membuktikan hal itu dengan menunjukkan 70% rumah tangga meningkat standar hidupnya. Krismon memang lebih menerpa orang-orang kota dan menguntungkan orang-orang desa. Bagi kebanyakan orang desa tidak ada krisis ekonomi. Kesan krisis ekonomi memang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak lagi mampu “berburu rente” (rent seekers) yang bermimpi masih dapat kembalinya sistem ekonomi “persaingan monopolistik” yang lebih menguntungkan sekelompok kecil orang/pengusaha kaya tetapi merugikan sebagian besar golongan kecil ekonomi rakyat.

Prof. Dr. Mubyarto: Guru Besar FE - UGM

Makalah untuk Konperensi Nasional Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konperensi Waligereja Indonesia, Yogyakarta, 12 September 2002.

http://www.hupelita.com/baca.php?id=38957

Sistem Ekonomi Rakyat untuk Sebesar-besar Kemakmuran [Opini]

Indonesia is Not for Sale:
Sistem Ekonomi Rakyat untuk Sebesar-besar Kemakmuran
Oleh Sri-Edi Swasono

7. Untuk menjamin lebih terwujudnya sistem ekonomi berkeadilan sosial, maka tidak hanya perlu dilakukan restrukturisasi pemikiran ekonomi agar menjadi pro-konstitusi, pro-poor, pro-rakyat, pro-demokrasi ekonomi, respecting the people sovereignty (mengubah mind-set), tetapi juga restrukturisasi besar-besaran alokasi dana (dan daya) pembangunan.
Mobilisasi dana-dana dalam negeri termasuk pengeluaran obligasi negara di dalam negeri, efisiensi penarikan pajak, pemutihan hutang luar negeri, memburu perampok BLBI dan lain-lain harus segera dilaksanakan sambil memperkukuh kemandirian. Korupsi dan misalokasi kredit perbankan harus segera pula diberantas. Bank tidak boleh sekedar berpraktik tengkulak, tetapi harus menjadi agent of development. Polarisasi ekonomi yang berjalan cepat harus dibendung untuk menghindari polarisasi sosial yang disintegratif.
8. Sistem ekonomi makro berdasar kebersamaan harus dapat secara mikro dilaksanakan dengan penerapan prinsip partisipasi dan emansipasi dalam badan-badan usaha, yaitu Triple-Co, yaitu co-ownership, co-determination dan co-responsibility. Sistem ekonomi sub-ordinasi (hubungan ekonomi “tuan-hamba”, “taoke-koelie”, “ndoro tuan-jongos”) a la cultuurstelsel yang diskriminatif, menumbuhkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi, harus segera diakhiri. PIR (Perkebunan Inti Rakyat) telah menjadi Cultuurstelsel baru, kredit diberikan kepada inti bukan kepada plasma rakyat. Plasma rakyat bukan co-owners, terpuruk dalam on-farm plating dan terjebak dependensi terhadap out-farm manufacturing activities.
Demikian pula dalam renovasi pasar-pasar tradisional, kredit secara keliru telah diberikan kepada developers, bukan kepada pemilik dan penghuni kios-kios. Akibatnya developers, yang diberi posisi dominan oleh perbankan, akhirnya menggusuri si kecil-kecil ini, menjadi rent-seekers, bukan melaksanakan pembangunan partisipatori dan emansipatori.
9. Saya mencoba meyampaikan gagasan saya mengenai Ekonomi Pancasila (Sri-Edi Swasono, 1981), yaitu sistem ekonomi yang berlandasan pada Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung/dilengkapi oleh Pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34.
Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan (Swasono, 1981; 2005) sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila:
Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan syariah semata-mata berkat iman sebagai hidayah Allah);
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (ekonomi modern, humane economic system, menganut pemikiran ekonomi sebagai ilmu moral, ekonomi yang menolak pemerasan, penghisapan ataupun riba);
Ketiga, Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, berpaham kebersamaan dan berasas kekeluargaan, bergotong-royong, tidak saling mematikan);
Keempat, Kerakyatan (berdasar sosio-demokrasi, demokrasi ekonomi dan mengutamakan hajat hidup orang banyak, people centered, mengutamakan perekonomian rakyat);
Kelima, Keadilan Sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan dan berkemakmuran).
IV. Ekonomi Rakyat: Subsidi, Human Investment, Sokoguru
1. Seperti saya singgung di depan, perencanaan pembangunan ekonomi nasional tentu pula dapat merupakan perencanaan untuk menciptakan keunggulan-keunggulan komparatif baru. Pembangunan ekonomi rakyat harus mampu mengangkat ekonomi rakyat dalam wujud terciptanya keunggulan-keunggulan komparatif baru bagi rakyat. Sekali lagi, kenyataan empirik menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dapat direncanakan dan diciptakan. Ini menjadi tugas Negara untuk mengatasi market failures dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, tidak mengutamakan rentabilitas dan profitabilitas, yang mencegati kemajuan sektor ekonomi rakyat di mana-mana. Subsidi dan proteksi bagi yang lemah dan miskin, termasuk macam-macam empowerments merupakan human-investment dan social-investment bagi bangsa ini (bukan pemborosan ekonomi sebagaimana dianut para market fundamentalis).
2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, artinya Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya untuk badan usaha koperasi, tetapi untuk segala badan usaha. Koperasi menjadi wadah ekonomi rakyat. Pembangunan usaha-usaha kecil bukanlah pembangunan ekonomi bagi calon-calon kapitalis rent-seekers.
3. Hatta adalah pembuat istilah ekonomi rakyat dalam rangka kewaspadaan dan keprihatinan perihal masuknya koloniaal kapitaal ke Indonesia (Daulat Ra’jat, 10 November 1931). Ekonomi rakyat adalah riil dan konkret. Kita bisa bersilang pendapat mengenai definisi ekonomi rakyat. Oleh karena itu lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui common sense, yaitu bahwa kita memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. Kita kenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkih rakyat, tembakau rakyat, dan seterusnya, yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri prosesing di atasnya. Ini semua memberikan lapangan pekerjaan dan sumber kehidupan yang sangat luas kepada masyarakat. Membangun ekonomi rakyat adalah membangun usaha-usaha rakyat yang riil seperti tersebut di atas.
Dari sini memang kita lalu cenderung untuk terpaku pada pola-pikir perlunya pemihakan kepada ekonomi rakyat. Namun pemihakan (altruisme filantropi) saja kepada ekonomi rakyat tidaklah cukup. Kita harus mau mengakui bahwa ekonomi rakyat memiliki peran dan kekuatan sebagai suatu strategi pembangunan. Makna sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk human investment (bukan pemborosan atau inefficiency) serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis grass-roots. (3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya-beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (self-empowering), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial” (nilai-tambah kemartabatan). (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan collective bargaining position untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam-negeri yang tersedia (endowment factors Indonesia) berdasar strategi resources-based dan people-centered. (7) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih cepat menghasilkan dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan import-components dan meningkatkan domestic-contents produk-produk industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu berganda-ganda mengembangkan pasaran dalam-negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkukuh pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri (ekspor). (11) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan tanpa mempergunjingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. (13) Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas bagi pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Dua dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan (Development Strategies Reconsidered, Overseas Development Council, 1987) dan ajakan yang mutakhir (The Frontiers of Development Economics, Meier & Stiglitz, 2001) menegaskan betapa perlu ada pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai social market economy. (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya “pembangunan Indonesia”, bukan sekadar pembangunan di Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada platform bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari platform ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah krisis moneter, pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. (18) Dan seterusnya. Kesemuanya mendukung percepatan melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial, yang tidak harus berhenti di butir 18 saja.

telekomunikasi

2008-05-29T02:47:00.002-07:00

Refleksi Sektor Telekomunikasi

Sektor telekomunikasi banyak mempengaruhi pola interaksi di segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Di lain pihak, tantangan telekomunikasi ke depan semakin besar. Salah satu tantangan tersebut adalah kemampuan untuk mengikuti perkembangan sektor telekomunikasi serta pemanfaatannya berdasarkan daya dukung regulasi, potensi bisnis, dan tingkat kemampuan pemecahan permasalahan.

Pentingnya infrastruktur telekomunikasi ini dapat dilihat dari indikator makro. Selain itu, peningkatan daya saing nasional ini sangat tergantung pada beberapa hal, di antaranya keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Secara konvensional, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat diukur berdasarkan teledensitas. Di Indonesia sendiri, teledensitas masih berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan dibandingkan negara-negara tetangga. Dengan demikian, sangat beralasan jika akhir-akhir ini pemerintah terus melakukan percepatan yang sangat signifikan di bidang pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama seluruh stake holders terkait, mulai dari Proyek Palapa Ring hingga program USO yang terpaksa akan diulang kembali karena gagal tender.

Bila melihat lebih jauh, sebenarnya banyak program pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan oleh kalangan industri telekomunikasi, vendor, pemda, bahkan perguruan tinggi. Bagi pemerintah, pedomannya sudah jelas yaitu UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi yang pada intinya mengedepankan sektor swasta untuk menjadi pelaku usaha (investasi dan operasi) berdasarkan prinsip anti monopoli dan menempatkan posisi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan regulator. Pemerintah pun mereferensi beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pemerintah sendiri menilai kinerja di sektor telekomunikasi sudah tergolong baik bila melihat pada beberapa indikator, seperti iklim kompetisi penyelenggaraan telekomunikasi yang berlangsung dan animo investor pada infrastruktur telekomunikasi baik asing maupun domestik. Selain itu, kinerja saham operator telekomunikasi di bursa saham pun merupakan saham blue chip.

Berkaca pada indikator yang ada tersebut, pertumbuhan pelanggan (khususnya seluler) cukup tinggi dan kontribusi sektor terhadap penyerapan tenaga kerja, multiplier effect ekonomi juga bagus. Kendati demikian, terdapat beberapa indikasi keadaan yang belum berjalan secara optimal, antara lain pembangunan telekomunikasi yang masih terkonsentrasi di kota-kota besar, animo investor yang cukup besar tersebut lebih bersifat short term project (cream skimming), peranan industri manufaktur dalam negeri yang masih sangat terbatas dan sebagian besar masih didominasi perangkat impor.

Permasalahan telekomunikasi pun juga dihadang oleh benturan permasalahan antara kalangan industri dengan beberapa Pemda. Di luar itu semua, operator hanya berkompetisi untuk memberikan layanan terbaik untuk kepuasan pelanggannya, salah satunya dengan mengimplementasikan jaringan NGN (next generation network).

Berkaca pada fenomena yang ada, perkembangan sektor telekomunikasi yang begitu cepat dan tidak bisa dihindari ini pada dasarnya merupakan berkah dan memunculkan masalah yang harus diatasi bersama. Pemerintah memang harus terus mendorong segenap stake holder telekomunikasi nasional menyikapi hal ini. Pemerintah sebagai regulator pun harus terus berperan menyusun regulasi untuk mengantisipasi perselisihan antar operator agar tercipta persaingan yang kondusif, baik bagi operator yang telah ada maupun operator baru.

Hal yang terpenting dalam menghadapi era ini adalah bagaimana menghadapi perubahan sehingga kehadiran teknologi baru di bidang telekomunikasi dan pemanfaatannya di masa datang dapat memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, kemajuan di bidang telekomunikasi, tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Widia Yurnalis

Pemerintah Tegaskan Operator untuk Tidak "Perang Tarif"

2008-05-29T02:47:00.001-07:00

Pemerintah Tegaskan Operator untuk Tidak "Perang Tarif"

Penyelenggara telekomunikasi diharapkan mampu konsisten dengan besaran tarif interkoneksi. Selain itu, operator juga diminta tidak menimbulkan kesan sekedar hanya memenuhi aspek formalitas dan kepatuhan berkaitan dengan tarif tersebut.

Menurut Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot Dewa Broto dalam siaran persnya, iklan layanan telekomunikasi yang ditawarkan penyelenggara telekomunikasi di media saat ini dinilai tidak memberikan informasi yang lengkap sehingga sering terjadi misinterpretasi di kalangan konsumen. "Iklan layanan masyarakat ini melampaui batas etika dan tidak memberikan nilai pendidikan bagi masyarakat," ujar Gatot.

Sementara itu, Gatot menilai, kompetisi di sektor telekomunikasi saat ini sangat ketat. Penyelenggara telekomunikasi diharapkan dapat bersaing dengan tidak membingungkan konsumen. "Instruksi ini tidak hanya melindungi kepentingan konsumen jasa layanan telekomunikasi, tetapi juga para penyelenggara telekomunikasi dari kemungkinan upaya legal action dari sebagian konsumen yang merasa dikecewakan dan tidak terespon secara cepat," tegas Gatot.

Penyelenggara Telekomunikasi Wajib Patuhi "Aturan Main"

2008-05-29T02:46:00.001-07:00

Penyelenggara Telekomunikasi Wajib Patuhi "Aturan Main"

21.04.2008

Menteri Kominfo, Mohammad Nuh akan menandatangani lima Rancangan Peraturan Menteri Kominfo terkait dengan standar kualitas pelayanan. Kelima rancangan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap kualitas layanan. Penyelenggara telekomunikasi pun diminta untuk lebih berhati-hati dalam bersaing memberikan layanannya.

Menurut Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot Dewa Broto dalam siaran persnya, latar belakang dan pertimbangan utama disusunnya beberapa rancangan peraturan tersebut adalah keinginan pemerintah untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada pengguna.

Menurut Gatot, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengindahkan beberapa prinsip dalam memberikan layanannya, di antaranya perlakuan yang sama kepada pengguna, peningkatan efisiensi, dan pemenuhan standar pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan rancangan peraturan ini, penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan standar akan dikenakan sanksi dengan tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara jasa untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh pelanggan. Selain itu, penyelenggara jasa teleponi dasar pada jaringan bergerak seluler juga wajib membuat perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan penyelenggara jasa lain.

Perkembangan Telekomunikasi Perlu Dibarengi Road Map Regulasi

2008-05-29T02:45:00.000-07:00

Sektor telekomunikasi sebagai growth business adalah kue bisnis yang menggiurkan banyak investor. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi yang pesat. Tak heran jika hampir separo saham industri telekomunikasi kita dimiliki asing.

Tercatat, misalnya, Maxis Malaysia yang kini hadir dengan 95 persen saham di Natrindo Telepon Seluler. Sementara itu, Hutchison CP Telecommunication milik Charoen Phokpand asal Thailand, telah pula melepas 60 persen saham ke Hutchinson Telecom asal Hongkong.

Kini yang menjadi pembicaraan hangat adalah persoalan Temasek. Jaringan bisnis telekomunikasi BUMN Singapura itu menggurita tak hanya menguasai sektor telekomunikasi kita. Selain itu, ekspansinya dilakukan anak perusahaannya, STT, yang menggandeng Hutchison Telecommunication dari Hongkong mengakuisisi perusahaan telekomunikasi AS yang bangkrut pada 2002. Duet perusahaan itu diestimasikan berpeluang mengontrol hampir separo sektor telekomunikasi dunia.

Industri Telekomunikasi Berpeluang Tumbuh 20%

04.01.2007

Ketua ATSI Johnny Swandi Sjam mengatakan, industri seluler akan tumbuh cukup signifikan tahun ini yang didorong dengan munculnya operator baru dan bertambahnya jumlah pengguna. "Dengan pertumbuhan jumlah pengguna seluler sekitar 25%-30% atau penambahan pelanggan sekitar 15 juta sampai 18 juta orang, maka industri telekomunikasi berpeluang tumbuh 20% tahun ini," ujar Johnny.

Saat ini belanja modal operator masih tetap tinggi yaitu sekitar USD3 miliar sampai USD4 miliar seiring masih gencarnya perusahaan dalam membangun jaringannya. Bedasarkan data ATSI, margin EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) sebagian besar operator seluler di Indonesia adalah sekitar 50% sampai 60%, bahkan ada yang melebihi 70%. Angka ini jauh melampaui negara-negara lainnya yang umumnya berkisar antara 25% dan 30%.

Tiga besar operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo tahun ini menganggarkan belanja modal masing-masing sebesar USD 1,5 miliar, USD 1 miliar, dan USD 700 juta.

Sumber: Bisnis Indonesia

Perkembangan Telekomunikasi Perlu Dibarengi Road Map Regulasi

-Perkembangan sektor telekomunikasi Indonesia perlu dibarengi dengan road map regulasi pemerintah yang jelas sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang dapat diandalkan, kata pengamat ekonomi Faisal Basri dalam diskusi telekomunikasi di Bandung, Kamis (28/06).

"Regulasi pemerintah sekarang belum mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi sehingga kontribusi di sektor ini baru mencapai 2,8% dari pendapatan nasional sementara di negara-negara maju sektor ini sudah mencapai 30% dari pendapatan nasional mereka," kata Faisal Basri.

Menurut dia, lambatnya perkembangan sektor telekomunikasi ini mengakibatkan lambatnya perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia.

Dalam diskusi yang bertemakan "Kompetisi Telekomunikasi di Indonesia Menghadapi Era Konvergensi", Faisal mengatakan, dalam era liberalsiasi perlu langkah hati-hati karena tidak semua dapat di liberalisasikan.

"Kue telekomunikasi di Indonesia masih besar, sehingga masih sangat menarik bagi investor asing, karena itu dalam era gloibalisasi ini pemerintah harus hati-hati di sektor ini," kata Faisal.

Dia mengatakan sektor telekomunikasi di masa mendatang masih mempunyai potensi pendapatan sekitar Rp 300 triliun per tahun, tapi sekarang baru mencapai sekitar 30% dari potensi tersebut atau sekitar 600 juta dolar AS.

"Kalau regulasi pemerintah tidak jelas maka potensi tersebut akan susah diraih," katanya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Dimitri Mahayana juga mengatakan pemerintah harus jelas mengeluar road map mengenai kebijaksanaan telekomunikasi dalam jangka waktu tertentu.

"Regulasi di bidang telekomunikasi ini berbeda dengan sektor lainnya karena sektor telekomunikasi ini tergantung dari teknologi yang akan terus berkembang yang dengan sendirinya juga akan mengubah regulasinya," kata Dimitri.

Oleh karena itu, dalam era konvergensi telekomunikasi (satu jenis layanan jaringan telepon, data dan Video- red) perlu perubahan regulasi pemerintah yang mengizinkan bagi operator untuk menggelar berbagai layanan dengan berbagai tekonologi yang dimilikinya.

Menurut dia, karena regulasi pemerintah tidak dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi maka masyarakat luas tidak dapat secepatnya menikmati kemajuan teknologi telekomunikasi dengan cepat.

Perang Tarif

Sementara itu, anggota Badan Registrasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Koesmarihati mengatakan regulasi pemerintah di masa mendatang adalah menciptakan usaha sektor telekomunikasi yang sehat. "Perang tarif yang dilakukan operator saat ini masih dianggap wajar, tidak akan merugikan operator itu sendiri, karena tarif terendah yang ditawarkan operator itu dibandingkan dengan operator di negara lain, Indonesia masih diatasnya," katanya.

Regulasi mengenai tarif tersebut agar persaingan sehat pemerintah akan menetapkan tarif yang terendah dan tarif yang tertinggi, katanya.

Menurut dia, di Indonesia kini ada delapan operator telekomunikasi dan jumlah ini dipandang masih belum jenuh. Dilihat dari populasi penduduk Indonesia dewasa ini.

Ia mengatakan dibanding Malaysia ada 17 operator telekomunikasi maka Indonesia masih dianggap rendah.

Kini ada enam operator yang berlomba-lomba menurunkan tarif mereka seperti PT Telkom kini menurunkan tarifnya menjadi Rp49/menit, PT. Excelcomindo Pratama menjadi Rp10 per detik, PT Mobil8 menjadi Rp10/menit, PT Indosat Rp50 per 30 detik, PT Bakrie Telecom menjadi Rp1.000 per jam, dan PT Hutchinson Indonesia: SMS gratis sesama pengguna dan Rp100 ke operator lain. (*/rit)

Satu Abad Setelah Kebangkitan

2008-05-29T02:43:00.000-07:00

Satu Abad Setelah Kebangkitan

Sejarah kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia panjang dan berliku. Awal mula semangat kebangkitan muncul seratus tahun lalu dari gagasan seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo. Kepada para pemuda mahasiswa sekolah kedokteran Stovia di Batavia, dia membawa ide mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo.

Tahun dan dekade silih berganti. Indonesia perlahan makin mantap menemukan identitas bangsa. Rasa nasionalisme dan kebangsaan pun muncul dari segenap warga Indonesia, termasuk mereka yang memilih berkarya di luar negeri. Salah satunya Natalia Perangin-angin. Dia adalah lulusan teknik lingkungan Institut Teknologi Bandung yang mendapat gelar doktor dari Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat. Kini Natalia bekerja sebagai peneliti senior di sebuah perusahaan agrokimia internasional di negara bagian North Carolina, AS.

Bagi mereka berkarya di luar negeri adalah satu pilihan. Namun mereka mengaku pilihan karir bukan berarti melunturkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. "Saya pernah dapat tawaran untuk jadi warga negara AS tapi saya jawab tidak, karena negara saya tetap Indonesia, kata Natalia.

Di dalam negeri ada Edward Hutabarat. Sebagai perancang busana bisa jadi ia dianggap kepala batu. Saat orang lain tak tertarik dengan pakaian nasional, pria yang biasa dipanggil Edo justru terus mencipta rancangan batik.

Tahun 90-an Edo sempat menghilang dan tiba-tiba muncul dengan rancangan batik yang kini menjadi tren di kalangan anak muda. Menurut Edo, fashion adalah gaya hidup. Batik, kata Edo, bisa menjadi kekuatan Indonesia di dunia. "Batik harus menjadi identitas bangsa dan sumber daya manusia,"kata dia.

Selain Edo, ada juga Andrea Hirata. Novelnya yang berjudul Laskar Pelangi menginspirasi banyak orang untuk tetap optimistis di tengah kesulitan. Laskar Pelangi dianggap mewakili mimpi anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Namun, seratus tahun setelah kebangkitan nasional muncul kecemasan baru. Politik identitas kembali menguat. Orang-orang kembali menggali identitas agama atau sukunya. Selain politik identitas ketimpangan sosial adalah masalah lain yang juga muncul. Inilah dua problem yang mengancam kita sebagai sebuah bangsa. Bagimana sebenarnya rasa nasionalisme dan kebangsaan bisa bangkit kembali. Simak selengkapnya dalam video Topik Minggu Ini edisi 21 Mei 2008.

Tragedi Unas, Salah Siapa?

2008-05-29T02:41:00.000-07:00

29/05/2008 00:02 Topik Minggu Ini
Tragedi Unas, Salah Siapa?

Liputan6.com, Jakarta: Unjuk rasa mahasiswa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak terus berlanjut. Sebagian aksi bahkan diwarnai bentrokan antara mahasiswa dengan polisi. Adalah insiden di Universitas Nasional Jakarta pada akhir pekan lalu. Polisi yang hendak membubarkan aksi mahasiswa menerabas masuk ke dalam kampus. Bukan hanya mahasiswa, gedung, dan fasilitas kampus juga menjadi sasaran polisi.

Polisi menyita minuman keras, batu, celurit, dan narkotik dari dalam kampus. Benda-benda yang diklaim polisi adalah milik para demonstran. Sejumlah mahasiswa diseret ke Markas Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Sebanyak 31 di antara masih ditahan hingga kini.

Kekerasan berbalas kekerasan. Penyerbuan polisi ke kampus Unas menjadi pemicu sejumlah bentrokan lain antara mahasiswa dan polisi di sejumlah daerah. Bentrokan di Unas pun menjadi penanda bahwa polisi masih memakai cara-cara lama dalam menangani aksi mahasiswa.

Pemerintah untuk sementara menyimpulkan polisi telah bekerja sesuai prosedur. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menuding ada pihak ketiga ikut bermain dalam kasus ini. Namun kesimpulan berbeda datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebut ada indikasi awal polisi melakukan pelanggaran HAM. Kesimpulan serupa muncul dari YLBHI, PBHI, dan KontraS.

Siapa yang salah? Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderla Polisi Abubakar Natprawira dan aktivis alumnus Unas Yeni Rosa Damayanti yang ikut mendampingi mahasiswa unas dalam kasus ini sumbang pendapat dalam Topik Minggu Ini edisi Rabu (28/5). Hadir pula Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh serta anggota Komisi Kepolisian Adnan Pandu Praja. Saksikan selengkap.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

Setelah BBM Naik...

2008-05-29T02:40:00.000-07:00

Setelah BBM Naik...

Liputan6.com, Jakarta: Setelah lama menggantung, pemerintah akhirnya mengambil keputusan pahit menaikkan harga BBM. Kebijakan tak populis ini diambil pemerintah akibat melambungnya harga minyak dunia jauh dari asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Akibatnya beban subsidi APBN jadi sangat berat. Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM hingga 2009 terpaksa diingkarinya sendiri.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM langsung mendapat perlawanan para mahasiswa. Tak hanya di Jakarta, aksi menentang naiknya harga BBM terjadi di sejumlah daerah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota beraksi di Cawang, Jakarta Timur. Sementara para mahasiswa Universitas Nasional beraksi di depan kampusnya. Aksi berubah bentrok. Polisi masuk ke kampus dan menangkap puluhan mahasiwa dan mahasiswi.

Setelah harga BBM dinaikkan yang berarti penghematan subsidi negara sebesar Rp 34,5 triliun, sebanyak 19 juta lebih rakyat miskin langsung mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Alih-alih menuai pujian, kebijakan membagi-bagi duit itu malah dinilai suap politik pemerintahan SBY. Dan hanya mendidik masyarakat menjadi bangsa pengemis. Selain mahasiswa, penolakan dilontarkan para anggota Dewan dan kepala pemerintah daerah.

Memang, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas ketimbang rakyat kecil. Pasalnya merekalah kelompok-kelompok terbesar pemilik kendaraan bermotor. Jika rata-rata pemakaian bensin tiap mobil pribadi adalah 10 liter per hari artinya pemilik mobil itu mendapat subsidi negara sebesar Rp 41 ribu per hari untuk pemakai premium. Dan Rp 40 ribu bagi mereka yang berkendaraan dengan bahan bakar solar.

Tanpa kenaikan harga BBM, subsidi pemerintah akan membengkak dari Rp 126 triliun menjadi Rp 190 triliun. Apabila ditambah dengan subsidi listrik Rp 75 triliun, maka total subsidi energi nasional menjadi Rp 265 triliun. Ironisnya, 70 persen atau Rp 186 triliun subsidi dinikmati kelompok menengah dan kaya yang jumlahnya 40 persen dari total penduduk. Untuk lengkapnya, simak tayangan video Sigi 30 Menit.(JUM/Tim Sigi)

Mendiknas: BKM Bukan untuk Menyuap Mahasiswa

2008-05-29T02:38:00.001-07:00

Mendiknas: BKM Bukan untuk Menyuap Mahasiswa

Pemerintah menolak anggapan pemberian bantuan untuk mahasiswa sebesar Rp 500 ribu per semester sebagai upaya menjinakkan para mahasiswa. Bantuan yang disebut bantuan khusus mahasiswa (BKM) itu diberikan tanpa pamrih. Tepatnya, buat membantu mahasiswa yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang berimbas makin mahalnya biaya pendidikan. Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo.

Kendati demikian, banyak mahasiswa tetap menilai BKM dengan kacamata miring. Sebagian tegas menolak karena yakin bantuan itu adalah suap. Sebagian lainnya menganggap bantuan itu salah sasaran. Adapun program BKM diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa silam. Dengan program itu, 400 ribu mahasiswa tak mampu akan mendapat bantuan

Perwakilan AS Roma Berikan Pelatihan Sepakbola

2008-05-29T02:34:00.000-07:00

Perwakilan AS Roma Berikan Pelatihan Sepakbola
Liputan6.com, Jakarta: Setelah pelatih Argentina Carlos Bilardo dan klub Jerman, Bayern Muenchen berkunjung ke Indonesia, kini giliran perwakilan klub Italia AS Roma memberikan pelatihan singkat. Dalam kunjungannya, AS Roma diwakili Maurizio Turone yang menjabat Direktur Teknik bagi sekolah AS Roma di Asia dan Oceania.

Selain Turone, tim berjuluk Srigala ini juga membawa tiga pelatih lainnya yakni Mauro Zironelli, Morris Pagniello serta Joe De Martino. Keempatnya melakukan coaching clinic dengan ratusan pemain muda serta pelatih dari sejumlah sekolah sepakbola di Ibu Kota.

Kedatangan perwakilan dari juara Copa Italia tahun ini menarik minat sejumlah pelatih. Tak kurang dari sekitar 30 pelatih di sejumlah sekolah sepakbola di Ibu Kota antusias mengikuti pelatihan yang diadakan di lapangan latihan tim nasional di Senayan.

Walau menemui kendala dalam soal bahasa, Turone dan kawan-kawan tetap antusias berbagi pengetahuan soal teknik serta taktik bermain bola ala Italia. Rencananya hari ini dan besok, mereka kembali memberikan pelatihan bagi anak-anak usia 10 hingga 14 tahun dari sejumlah sekolah sepakbola.(JUM/Erlangga Wisnuaji dan Anto Susanto)

Pasangan Online Pertama Rayakan Pesta Perak

2008-05-29T02:32:00.000-07:00

Pasangan Online Pertama Rayakan Pesta Perak

Pasangan online pertama di dunia, Pam dan Chris, pada saat mereka menikah di tahun 1983.

Kamis, 29 Mei 2008 | 16:08 WIB

Siapa bilang kencan online tak ada yang berakhir serius? Chris Dunn dan Pam Jensen, pasangan pertama yang berkenalan secara online, baru saja merayakan pesta perak perkawinannya.

Secara teknik, mereka berkenalan jauh sebelum situs-situs kencan populer seperti sekarang. Chris dan Pam adalah pengguna pertama CompuServe CB Simulator, sebuah bentuk awal dari fasilitas chatting yang kita kenal seperti sekarang. Lewat program tersebut, mereka saling berkenalan secara online.

"Pada saat itu bagi banyak orang, terutama orangtua saya, komputer adalah benda asing, seperti halnya alien, jadi tak banyak orang mengerti bagaimana kami bisa berkomunikasi melalui komputer," kata Pam.

Chris bekerja sebagai technopile, sehingga tak asing dengan CB Simulator dan memasangnya di apartemennya di New York. Sementara Pam adalah seorang perawat binatang di kebun binatang Lincoln Park, AS. Pam mengenal CB Simulator dari temannya. Beberapa bulan bertemu di dunia maya, Chris dan Pam akhirnya berjanji untuk kopdar (kopi darat). Setahun kemudian mereka menikah.

Karena kedua sejoli ini bertemu secara 'tak lazim', pernikahan keduanya pun mendapat perhatian besar dan diliput berbagai media cetak dan elektronik pada saat itu. "Saya sangat memuja Pam, begitu pun ia terhadap saya. Ia memang wanita yang mudah dicintai, mungkin karena itulah kami masih bersama hingga 25 tahun," kata Chris.

Di zaman sekarang, berburu jodoh lewat situs kencan bukanlah hal baru lagi, bahkan kini sudah menjadi alternatif lain mencari pasangan. Menurut data cyclopedia of new media, situs Match.com yang berdiri sejak tahun 1995 memiliki member baru 60.000 orang setiap harinya. Kini, jumlah anggotanya membengkak jadi 15 juta aktif anggota yang berasal dari 246 negara. Dari seluruh total member, ada 1 juta di antaranya yang memiliki keanggotaan membayar.

Situs kencan yang tak kalah populer adalah onlinedatingmagzine.com, ada 20 juta orang yang masuk ke situs ini setiap bulannya. Lebih dari 120.000 pernikahan setiap tahunnya diperkirakan berasal dari pertemuan online. Bagaimana, apakah Anda berminat untuk mencari pasangan secara online?

Penemu BBM Murah Dilarikan ke Jakarta

2008-05-29T02:30:00.000-07:00

Penemu BBM Murah Dilarikan ke Jakarta

Surya/

NURAINI FAIQ

Kamis, 29 Mei 2008 | 08:54 WIB

NGANJUK - Penemu BBM berbahan dasar air asal Dusun Turi, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Djoko Suprapto, kembali menjalani perawatan medis. Namun, keluarga memilih mengobati penemu BBM murah itu ke salah satu rumah sakit di Jakarta.

Belum jelas apa penyebab penyakitnya sehingga harus dilarikan ke Jakarta. Istri Djoko, Wina Mira alias Damirah (44), saat dihubungi Surya hanya menjelaskan bahwa kondisi kesehatan suaminya perlu disembuhkan. Karena di Nganjuk tidak ada yang representatif untuk penyakit suaminya, keluarga memutuskan membawa Djoko ke Jakarta.

Namun, di rumah sakit mana pria asal Sragen ini dirawat tidak jelas. Winda hanya mengatakan bahwa kondisi kesehatan suaminya perlu dipulihkan. “Bapak sudah lama terserang diabetes. Sekarang kami berada di Jakarta untuk pengobatan Bapak,” kata Winda melalui sambungan telepon, Rabu (28/5).

Winda hanya menjelaskan bahwa Djoko belakangan ini memang kerap drop. Kondisinya tiba-tiba lemas dan hanya bisa berbaring. “Kami sekarang tidak berada di rumah sakit, tapi di rumah pribadi dokter,” kata Winda sambil menambahkan bahwa dokter itu sudah menjadi langganan suaminya. Yang jelas, lanjut dia, dokter yang terletak di bilangan Jakarta Pusat itu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Winda menyebut bahwa dokter itu yang selama ini menjadi dokter pribadi Djoko selama di Jakarta.

Keberangkan Djoko ke Jakarta juga tidak diketahui warga. Maklum, rumah di atas lahan 1 hektar itu terus dijaga ketat aparat keamanan hingga siang kemarin.

Selama dua pekan Djoko pergi tanpa kabar. Tidak ada satu pun yang tahu di mana Djoko menghilang. Sebab, HP miliknya tidak ada yang bisa digunakan. Bahkan, Djoko berani menolak undangan Persiden SBY dalam malam Kebangkitan di Senayan. Djoko ditemukan hari Kamis (23/5) di RSUD Madiun. Malam itu juga Djoko memutuskan kembali ke rumahnya di Dusun Jodhipati, Desa Ngadiboyo. Lemahnya kondisi kesehatan Djoko tampak jelas saat menemui wartawan. Saat ditanya soal teknis dan proses penemuan BBM itu, apalagi jika diminta menunjukkan salah satu contoh temuannya itu, Djoko pasti tidak akan bisa.

Belum ada keterangan resmi baik dari keluarga maupun orang dekat Djoko kenapa dia dirawat di Jakarta. Dari ekspresinya menyiratkan bahwa ada beban berat yang dipikul Djoko. Beban ini tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Sebenarnya kepergian Djoko mulai terdengar di lingkungan dekat Djoko sendiri. Salah satunya adalah Dandim 0810 Nganjuk Letkol Christiyono Tri Suprapto, kepada Surya mengaku mendapat curhat soal kesehatan Djoko.

“Pantas kemarin (Selasa) Djoko mengeluh sakit. Saat itu juga Djoko juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dia akan kembali berobat ke Jakarta,” kata Christiyono. Saat ditanya apakah penjagaan ketat Djoko oleh anggota TNI itu terkait dengan keterlibatan TNI dalam bisnis dan penemuan Djoko, Christiyono menolaknya. Termasuk apakah ada tugas dan rekomendasi dari Mabes TNI, Christiyanto tetap menolak.

“Kebetulan saja, saya tugas di Nganjuk. Tidak ada instruksi dari atasan kami untuk melindungi Djoko. Karena dia warga Nganjuk dan kami terpanggil untuk mengamankan Jodhipati,” kata Chistiyono. (k2).

Tujuh Orang Tewas Setelah Teriaki Gajah Liar

2008-05-29T02:27:00.000-07:00

Tujuh Orang Tewas Setelah Teriaki Gajah Liar

NEW DELHI, KAMIS - Seekor gajah mengamuk di sebuah dusun di India utara, Kamis (29/5), dan menewaskan sekitar 7 orang yang mencoba mengepungnya. Ketujuh orang tersebut tewas setelah gajah itu memasuki dusun yang berada di tepi Taman Nasional Jim Corbett, 600 kilometer timur New Delhi.

Gajah liar yang terpisah dari kawanannya ini menjadi buas saat beberapa orang meneriakinya.Gajah itu dilaporkan tetap mengamuk meskipun telah dua kali ditembak oleh polisi. Tidak disebutkan secara rinci bagaimana gajah yang berubah menjadi buas itu menewaskan korbannya.

Terdapat sejumlah insiden penyerangan hewan liar yang mengakibatkan tewasnya beberapa penduduk dusun belakangan ini. Insiden ini berlangsung saat habitat hewan Taman Nasional Jim Corbett mengalami penurunan. Sejumlah hewan di antaranya memisahkan diri dari habitatnya untuk mencari pakan di luar taman nasional itu. Taman Nasional Jim Corbett kerap didatangi sejumlah penduduk yang memilih bermukim atau mencari makan di hutan. Sejumlah penduduk dusun biasanya juga menggiring hewan ternaknya untuk mendapatkan pakan di wilayah taman nasional tersebut.